ARUSBAWAH.CO - Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) kini mengubah strategi penanganan ketahanan pangan di Kabupaten Mahakam Ulu.

Setelah mengalami kelangkaan beras pada pertengahan 2025, Pemprov menilai cara lama dengan mengandalkan stok beras daerah tidak lagi efektif.

Mahulu perlu didorong untuk mandiri, bukan hanya bergantung pada bantuan darurat.

Kepala Dinas Pangan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura (DPTPH) Kaltim, Siti Farisyah Yana, menilai ketergantungan pada beras bantuan membuat pola konsumsi masyarakat menjadi lemah. Ia menegaskan, praktik ini harus dihentikan secepatnya.

“Mahulu perlu didorong agar bisa mandiri. Selama ini, saat stok beras mereka menipis, provinsi yang menopang lewat cadangan,” ungkapnya.

Farisyah menjelaskan bahwa pencairan cadangan beras provinsi tidak bisa dilakukan sembarangan.

Regulasi hanya memperbolehkan distribusi dalam kondisi darurat, seperti bencana atau krisis pangan.

Oleh karena itu, penguatan produksi lokal menjadi hal yang wajib.

Sebagai upaya konkret, pemerintah berencana memperluas area persawahan untuk mendorong kemandirian produksi.