“Jangan ragukan bahwa kami berkaitan dengan SPM (Standar Pelayanan Minimum), mulai dari pendidikan, kesehatan, termasuk infrastruktur, ini tentunya harga mati untuk seluruh masyarakat Kalimantan Timur,” tegasnya.
Krisis Anggaran dan Prioritas Pembangunan
Keputusan pengambilalihan aset ini muncul di saat kondisi keuangan Kalimantan Timur sedang mengalami tekanan berat.
Gubernur mengungkapkan bahwa ruang fiskal atau ketersediaan anggaran daerah saat ini sangat terbatas.
APBD Kaltim tercatat menurun signifikan dari Rp 25 triliun pada tahun 2023 menjadi sekitar Rp 12,1 triliun pada tahun 2026.
Terkait kondisi ini, Rudy menjelaskan secara gamblang penyebab sempitnya keuangan daerah:
“Fiskal kita sempit sekali. Hari ini hampir semua berkaitan dengan sumber daya alam, itu kewenangannya ada di pemerintah pusat. Jadi tidak ada sedikitpun kewenangan daripada pemerintah daerah itu,” tambahnya.
Nasib Pengelola Lama dan Riwayat Konflik
Di sisi lain, keputusan ini menjadi titik akhir bagi upaya Yayasan Rumah Sakit Islam (YARSI) yang sebelumnya berharap mendapatkan perpanjangan kontrak.
Tag
