Lebih lanjut, Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud mengonfirmasi hal senada.

Menurutnya, pemotongan TKD mencapai lebih dari 71 persen dan hampir pasti membuat seluruh struktur anggaran daerah berubah total.

“Dana transfer ke daerah kita ada pemotongan lebih 71 persen. Ya, mungkin akan ada perombakan. Kita akan rapat berkemungkinan tanggal 20 dengan Pak Gubernur dan para Bupati-Wali Kota,” kata Hasanuddin.

Ia mengungkapkan, dalam rapat yang akan digelar itu, DPRD bersama Pemprov akan meninjau ulang seluruh program prioritas yang sebelumnya telah disepakati.

“Termasuk program gubernur maupun program pemerintah, seperti Gratispol dan Jaspol,” ujarnya.

Dari hitung-hitungan sementara DPRD, APBD 2026 Kaltim diproyeksikan hanya berada di kisaran Rp13 sampai Rp15 triliun.

“Kurang lebih itu. Dengan ada pengurangan lebih 71 persen dana transfer. Tapi jelasnya sekarang yang sudah dipotong TKD 71 persen,” katanya.

Hasanuddin menyebut, informasi yang disampaikan pemerintah pusat kemungkinan masih akan disesuaikan lagi berdasarkan hasil asistensi dengan Kementerian Dalam Negeri.

“Nanti kita lihatlah ya di tanggal 20,” ucapnya.

Hasanuddin juga menegaskan, meski sebelumnya APBD Kaltim 2026 sudah diketuk sebesar Rp20 triliun, namun kondisi fiskal baru membuat semua itu harus dibongkar ulang.

“Iya, makanya kita akan bongkar ulang. Termasuk program Gratispol dan Jospol gubernur,” tutupnya.

(wan)