ARUSBAWAH.CO - Keuangan Kalimantan Timur dipastikan akan diguncang badai fiskal besar pada 2026.
Setelah Kementerian Keuangan mengeluarkan surat bernomor S-62/PK/2025 tertanggal 23 September 2025, yang menetapkan pemangkasan drastis dana transfer ke daerah (TKD) untuk seluruh provinsi, Kaltim termasuk salah satu yang paling terpukul.
Anggaran yang sebelumnya mencapai Rp8,7 triliun pada 2025, tahun 2026 hanya tinggal Rp2,4 triliun.
Artinya, anjlok lebih dari Rp6 triliun hanya dalam waktu satu tahun.
Secara persentase, pemangkasan itu mencapai 73 persen atau tinggal 27 persen dari jumlah sebelumnya (TKD).
Dampaknya langsung terasa, struktur APBD 2026 Kaltim kini harus dibongkar total.
Dari total Rp20 triliun APBD yang telah disahkan oleh Pemprov dan DPRD, diperkirakan tahun 2026 hanya berkisar Rp13 triliun.
Perhitungan itu muncul dari proyeksi pendapatan asli daerah (PAD) sekitar Rp10 triliun ditambah sisa TKD sebesar Rp3 triliun.
Rudy Mas’ud Pastikan Pemangkasan TKD Sudah Final
Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud menyebut persoalan lobi-lobi ke pemerintah pusat sudah selesai.
Orang nomor satu di Kaltim itu memastikan, ruang negosiasi soal TKD sudah tertutup.
Ia mengatakan, keputusan pemangkasan TKD telah final karena sudah disahkan lewat Undang-Undang APBN 2026 yang disetujui DPR RI pada 23 September lalu.
“Kalau itu sudah selesai ya, karena itu kan ditetapkan secara undang-undang di Banggar DPR RI,” kata Rudy Mas’ud saat diwawancara awak media, pada, Jumat (24/10/2025).
Namun ia menegaskan, arah penyesuaian kebijakan masih bisa dilakukan usai kuartal pertama 2026.
“Yang ada nanti kita akan melihat setelah kuartal kedua. Dalam hal ini mungkin kuartal pertama baru akan dilihat, kuartal kedua nanti akan disusun ulang lagi kembali,” ungkapnya.
Ia menambahkan, Pemprov Kaltim kini masih menunggu pengesahan APBD Perubahan 2025 yang ditargetkan keluar awal pekan depan.
Setelah itu, fokus langsung diarahkan ke penyusunan ulang APBD Murni 2026.
“Tahun depan nanti kita lihat berapa APBD kita. Untuk APBD Murni 2026 sementara akan kita susun ulang kembali karena TKD kita dipotong 73 persen,” tegasnya.
DPRD dan Pemprov Kaltim Akan Bahas Ulang Struktur APBD 2026
Sementara itu, Wakil Gubernur Kaltim Seno Aji memastikan pembahasan ulang APBD 2026 bersama DPRD Kaltim pasti dilakukan minggu ini.
“Oh iya, pasti dalam minggu ini kita bahas,” ujarnya singkat.
Seno menegaskan, semua pemerintah kabupaten dan kota telah menyampaikan laporan resmi ke provinsi terkait pemangkasan TKD tersebut.
Koordinasi telah dilakukan melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) masing-masing.
“Semuanya sudah melaporkan. Kita bersama-sama TAPD kabupaten/kota dan TAPD provinsi membicarakan hal itu,” ujar Seno.
Namun, Seno mengakui pembahasan belum tuntas karena masih di tingkat teknis.
Ia berharap pertemuan langsung dengan para bupati dan wali kota segera dilakukan dalam waktu dekat.
“Mudah-mudahan kita segera bertemu dengan Bupati dan Wali Kota untuk bicara bersama, apalagi kabupaten Penajam Paser Utara yang saat ini benar-benar kesulitan keuangannya,” ungkapnya.
Ketua DPRD Kaltim: Struktur Anggaran Akan Dirombak Total
Lebih lanjut, Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud mengonfirmasi hal senada.
Menurutnya, pemotongan TKD mencapai lebih dari 71 persen dan hampir pasti membuat seluruh struktur anggaran daerah berubah total.
“Dana transfer ke daerah kita ada pemotongan lebih 71 persen. Ya, mungkin akan ada perombakan. Kita akan rapat berkemungkinan tanggal 20 dengan Pak Gubernur dan para Bupati-Wali Kota,” kata Hasanuddin.
Ia mengungkapkan, dalam rapat yang akan digelar itu, DPRD bersama Pemprov akan meninjau ulang seluruh program prioritas yang sebelumnya telah disepakati.
“Termasuk program gubernur maupun program pemerintah, seperti Gratispol dan Jaspol,” ujarnya.
Dari hitung-hitungan sementara DPRD, APBD 2026 Kaltim diproyeksikan hanya berada di kisaran Rp13 sampai Rp15 triliun.
“Kurang lebih itu. Dengan ada pengurangan lebih 71 persen dana transfer. Tapi jelasnya sekarang yang sudah dipotong TKD 71 persen,” katanya.
Hasanuddin menyebut, informasi yang disampaikan pemerintah pusat kemungkinan masih akan disesuaikan lagi berdasarkan hasil asistensi dengan Kementerian Dalam Negeri.
“Nanti kita lihatlah ya di tanggal 20,” ucapnya.
Hasanuddin juga menegaskan, meski sebelumnya APBD Kaltim 2026 sudah diketuk sebesar Rp20 triliun, namun kondisi fiskal baru membuat semua itu harus dibongkar ulang.
“Iya, makanya kita akan bongkar ulang. Termasuk program Gratispol dan Jospol gubernur,” tutupnya.
(wan)
