Ia menegaskan, pemerintah tidak bisa membiarkan pedagang yang telah memperoleh kios resmi tetapi enggan menempatinya.

Menurutnya, kondisi itu justru merugikan pedagang lain yang patuh berjualan di dalam area pasar.

“Kami tidak bisa memaklumi teman-teman yang sudah punya lapak tetapi tidak mau masuk, sementara orang lain disuruh di luar,” katanya.

Disdag menilai persoalan utama bukan terletak pada sepi atau ramainya pembeli semata, melainkan efek domino dari keberadaan pedagang di luar kios.

“Padahal kalau semua tertib dan masuk ke dalam, otomatis pembeli juga akan masuk ke lapak. Tapi karena ada yang mencontohkan di luar, yang lain ikut keluar,” ujarnya.

Masih Banyak Kios Belum Ditempati

Selain penertiban, Disdag juga masih melakukan pembagian dan pengisian kios Pasar Pagi secara bertahap.

Dari total sekitar 2.400 kios yang tersedia, baru sekitar 1.500 lebih yang telah ditempati pedagang.

Artinya, masih terdapat sekitar 900 kios yang belum aktif digunakan.

“Belum. Dari total 2.400, baru sekitar 1.500 lebih yang sudah menempati. Jadi masih ada sekitar 900 yang belum masuk,” jelas Nurrahmani.

Disdag menduga sebagian pedagang belum masuk karena terkendala modal usaha maupun alasan lainnya.

Namun, pemerintah memastikan kios yang tidak ditempati akan ditarik kembali apabila pemiliknya tetap tidak menunjukkan itikad untuk berdagang.

“Nanti akan kami surati kembali. Kalau memang sampai tiga kali pemberitahuan mereka tidak mengindahkan, maka kami akan membuat berita acara penarikan,” katanya.

Sebanyak 59 kios sebelumnya juga telah ditarik karena pemilik tidak mengambil atau tidak mengoperasikan lapaknya.