ARUSBAWAH.CO - Jutaan keluarga miskin di Indonesia selama ini hidup tanpa nama di sistem bantuan pemerintah.
Mereka tidak pernah masuk daftar penerima, tidak tercatat di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), dan tidak pernah menerima bantuan sosial, meski hidup di garis kemiskinan.
Kondisi itulah yang diakui Menteri Sosial Saifullah Yusuf alias Gus Ipul yang menyebut bukti betapa kacaunya sistem data sosial Indonesia selama puluhan tahun.
“Masih banyak keluarga yang sebenarnya miskin tapi tidak pernah masuk data. Karena itu Presiden memerintahkan semua kementerian dan daerah untuk pakai data yang sama,” kata Gus Ipul saat hadir di BPMP Kaltim, Selasa (7/10/2025).
Ego Sektoral Jadi Akar Masalah Kacau Data Sosial
Menurutnya, akar dari semua kekacauan bantuan sosial adalah ego sektoral kebiasaan tiap instansi punya data sendiri.
Kementerian Sosial punya data, Bappenas punya data lain, BKKBN juga, bahkan setiap Provinsi dan kabupaten kota membuat data versi mereka sendiri.
“Akibatnya, intervensi kita tidak padu, hasilnya tidak efektif. Karena itu sekarang harus satu data, namanya DTSN,” tegasnya.
Pemerintah Terapkan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN)
Melalui Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025, pemerintah mewajibkan seluruh lembaga dan daerah mengacu pada Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).
Sistem ini dikelola Badan Pusat Statistik (BPS) dan berisi informasi setiap penduduk berdasarkan Nomor Induk Kependudukan (NIK).
“DTSEN ini akan jadi dasar semua program. Mau dapat bansos, sekolah rakyat, semua harus lewat sini,” ujar Gus Ipul.
Dengan sistem ini, siapa pun bisa melihat posisinya cukup lewat ponsel.
Dengan masukkan NIK, maka akan muncul nama, KK, dan peringkat kesejahteraan yang disebut desil.
Desil 1 berarti paling miskin ekstrem, sementara Desil 10 paling sejahtera.
“Yang sekolah di Sekolah Rakyat, misalnya, harus dari Desil 1 dan 2. Anak pejabat enggak mungkin bisa masuk,” jelasnya.
Negara Pastikan Keluarga Miskin Tak Lagi Tersisih
Langkah itu disebut Gus Ipul sebagai cara pemerintah memastikan keluarga yang benar-benar miskin tidak lagi tersisih dari sistem bantuan.
“Negara dan agama sama-sama memerintahkan kita peduli kepada mereka yang di bawah. Sekarang tugas kita memastikan mereka kelihatan di data,” katanya.
Berdasarkan data sementara BPS, Indonesia memiliki 286 juta jiwa atau hampir 100 juta kepala keluarga.
Dari jumlah itu, Desil 1 mencakup lebih dari 9 juta keluarga yang dikategorikan paling miskin.
Data ini masih akan terus diperbarui setiap minggu, karena banyak penduduk yang lahir, meninggal, atau pindah domisili.
“Data sosial itu hidup. Makanya harus dimutakhirkan terus, dari RT, RW, desa, sampai ke provinsi,” jelas Gus Ipul.
Kaltim Jadi Provinsi Pertama Terapkan Integrasi Data Sosial dan Ekonomi
Ia menegaskan, daerah punya peran besar dalam menjaga keakuratan data ini.
Kaltim, kata Gus Ipul, menjadi salah satu provinsi pertama yang mulai menerapkan integrasi data sosial dan ekonomi bersama kabupaten/kotanya.
“Alhamdulillah kita mulai dari Kaltim. Mereka sudah koordinasi sejak awal,” ucapnya.
Gus Ipul memastikan, ke depan tidak boleh lagi ada bupati, wali kota, atau gubernur yang menjalankan program bantuan tanpa mengacu pada DTSEN.
“Kalau tidak pakai DTSEN, bisa jadi temuan. Karena ini perintah presiden,” tegasnya.
Pemerintah Dorong Partisipasi Masyarakat Jaga Keakuratan Data
Ia menutup dengan pesan agar semua pihak, termasuk masyarakat, ikut menjaga keakuratan data ini.
“Kalau datanya beres, bantuannya beres. Kita bantu yang berhak, bukan yang dekat,” pungkasnya.
(wan)
