ARUSBAWAH.CO - Laporan terbaru dari CELIOS kembali menyoroti besarnya konsentrasi kekayaan elite politik di Indonesia.
Dalam laporan “Ketimpangan Ekonomi Indonesia 2026: Republik Oligarki”, CELIOS mencatat total akumulasi harta oligarki politik nasional mencapai Rp38,7 triliun.
Angka tersebut berasal dari akumulasi kekayaan sejumlah tokoh politik dan keluarga elite yang disebut memiliki pengaruh besar dalam partai politik nasional.
CELIOS menilai kondisi ini memperlihatkan bagaimana kekuatan ekonomi dan kekuasaan politik saling terhubung dalam struktur oligarki politik Indonesia.
Elite Politik Dinilai Kuasai Partai Besar
Dalam infografik Tabel 4 laporan tersebut, CELIOS menjelaskan peta politik nasional memperlihatkan partai-partai besar dikuasai segelintir keluarga politik.
Partai politik disebut tidak hanya menjadi kendaraan demokrasi, tetapi juga sarana untuk mempertahankan sumber kekayaan dan pengaruh kekuasaan.
Beberapa nama yang masuk dalam daftar akumulasi harta oligarki politik antara lain:
1. Prabowo Subianto dan Keluarga Capai Rp13 Triliun
Dalam infografik CELIOS, Prabowo Subianto dan keluarga disebut menjadi kelompok dengan akumulasi harta terbesar.
Total kekayaannya tercatat mencapai Rp13,04 triliun.
Jumlah tersebut berasal dari akumulasi kekayaan Prabowo Subianto, Hashim Djojohadikusumo, Budi Djiwandono, Thomas Djiwandono, hingga Rahayu Saraswati.
2. Surya Paloh dan Keluarga Tembus Rp2,61 Triliun
Kelompok Surya Paloh juga masuk dalam daftar oligarki politik dengan total kekayaan mencapai Rp2,61 triliun.
Akumulasi harta tersebut berasal dari Surya Paloh dan Fayzal Paloh yang berada dalam jaringan politik Partai NasDem.
3. Harry Tanoesoedibjo dan Keluarga Capai Rp2,37 Triliun
Harry Tanoesoedibjo dan keluarga tercatat memiliki total harta sekitar Rp2,37 triliun.
Dalam tabel laporan CELIOS tersebut, kekayaan berasal dari Harry Tanoesoedibjo dan Angela Tanoesoedibjo yang terlibat dalam dunia politik dan pemerintahan.
4. Susilo Bambang Yudhoyono dan Keluarga Rp495 Miliar
Susilo Bambang Yudhoyono dan keluarga tercatat memiliki total harta sekitar Rp495,98 miliar.
Akumulasi tersebut berasal dari Agus Harimurti Yudhoyono, Edhie Baskoro Yudhoyono, dan sejumlah anggota keluarga lainnya.
5. Megawati Soekarnoputri dan Keluarga Rp63,7 Miliar
Megawati Soekarnoputri dan keluarga disebut memiliki total harta sekitar Rp63,75 miliar.
Dalam infografik laporan CELIOS, kekayaan tersebut berasal dari Megawati Soekarnoputri, Prananda Prabowo, hingga Pinka Hapsari.
6. Joko Widodo dan Keluarga Rp42,8 Miliar
Dalam laporan tersebut, Joko Widodo dan keluarga tercatat memiliki total harta sekitar Rp42,86 miliar.
Dalam infografik laporan CELIOS, akumulasi kekayaan Joko Widodo dikaitkan dengan Kaesang Pangarep, Bobby Nasution, hingga Kahiyang Ayu.
Total Keseluruhan Harta Oligarki Politik
CELIOS mencatat total keseluruhan harta dari tokoh-tokoh oligarki politik tersebut mencapai Rp38.761.700.537.605 atau sekitar Rp38,7 triliun.
Sementara rata-rata harta per dinasti politik disebut mencapai Rp5,53 triliun.
CELIOS Sebut Oligarki Politik Berpotensi Diwariskan
CELIOS menilai besarnya akumulasi kekayaan dan dominasi keluarga elite di partai politik berpotensi membuat kekuasaan nasional terus berputar di lingkaran yang sama.
Dalam laporan tersebut, CELIOS menyebut struktur politik Indonesia saat ini menunjukkan kecenderungan semakin kuatnya dinasti politik dan oligarki kekuasaan.
“Jika tidak ada perubahan dalam struktur oligarki politik di Indonesia, maka besar kemungkinan presiden tahun 2029, 2034, 2039, 2044, dan 2049 adalah anak, cucu, atau keluarga dari pemilik partai dan penguasa hari ini. Kekuasaan di Republik Oligarki bukan lagi dipilih, tapi diwariskan seperti tahta,” tulis CELIOS dalam laporannya.
Menurut CELIOS, kondisi tersebut menunjukkan demokrasi di Indonesia berisiko semakin terkonsentrasi pada kelompok elite tertentu apabila tidak ada reformasi politik yang lebih terbuka. (naa)
- Sudarno Singgung Masa Lalu Pekerjaan Humas Aliansi, Lukman: Saya Lebih Memilih Posisi Terhormat Sebagai Rakyat dan Ojol, Daripada Menjadi Penjilat
- PUSDIKSI FH Unmul Kritik Arah Demokrasi: Makin Prosedural, Elitis, dan Dipengaruhi Oligarki
- Pemkot Samarinda Temukan Dugaan Selisih Timbangan LPG 3 Kg Saat Sidak Jelang Iduladha




