“Jangan sampai pemerintah kota ini sudah menerima aset, tapi seandainya diterima masih menimbulkan masalah,” tegas Ronal.

Ia juga menyinggung tanggung jawab sosial perusahaan terhadap masyarakat sekitar wilayah tambang.

“Nah, itu yang saya harapkan. Dalam setiap puluhan tahun warga ini merasakan dampak, tapi secara nilai sosialnya mereka belum diberikan manfaat,” katanya.

PT BBE Sebut Masih Tunggu Surat Resmi Pemkot

Sementara itu, perwakilan PT BBE, Zaid, membenarkan adanya lahan yang digunakan untuk pemakaman warga.

"Memang ada lahan yang sudah dijadikan pemakaman oleh warga, namun itu kan masih di dalam IUP (Izin Usaha Pertambangan)," bebernya.

Zaid, mengatakan perusahaan pada prinsipnya terbuka membahas kebutuhan lahan pemakaman warga Loa Bakung.

Namun hingga kini pihak perusahaan masih menunggu surat resmi permohonan dari Pemerintah Kota Samarinda.

“Manajemen meminta kalau memang ada permintaan lahan, kita minta ada surat resmi dari pemerintah kota terkait permohonan lahan pemakaman,” ujarnya.

Ia mengatakan pembahasan yang berjalan sejauh ini masih berupa diskusi awal antara perusahaan, pemerintah, dan DPRD.

“Untuk lahan pemakaman itu masih harus dipastikan oleh manajemen,” katanya.

Zaid juga menyebut wilayah konsesi PT BBE mencakup Kota Samarinda dan Kutai Kartanegara dengan luas sekitar 4.000 hektare.

“Ya, sebagian masuk Kutai Kartanegara dan sebagian masuk Kota Samarinda,” ujarnya.

“Saya enggak hafal persis, tapi IUP BBE itu sekitar 4.000 sekian hektare,” lanjutnya.

Meski begitu, ia memastikan perusahaan mendukung kebutuhan masyarakat selama proses administrasi dipenuhi.

“Untuk di BBE, manajemen pasti mendukung kalau itu memang kebutuhan masyarakat. Tinggal yang kurang sampai hari ini kan sebenarnya administrasi saja,” katanya.

Zaid juga meminta seluruh pihak fokus mencari solusi bersama dan tidak terus membahas persoalan masa lalu.

“Kalau kita terus bicara masa lalu ya enggak selesai-selesai. Sekarang bagaimana ke depan resolusinya seperti apa,” tutupnya. (raf)