DPRD Kaltim pun siap memfasilitasi penyelesaian secara kekeluargaan.

“Kalau dokumennya kuat, kita fokus saja pada negosiasi nilai kompensasi. Kami harap persoalan ini bisa selesai secara damai,” ujarnya.

Negosiasi lanjutan akan digelar pada awal Juni.

DPRD Kaltim berharap konflik ini segera menemukan titik temu agar tidak berkepanjangan.

Agus juga menyoroti bahwa tumpang tindih kepemilikan lahan masih menjadi persoalan klasik di wilayah tambang Kalimantan Timur.

Ia menekankan pentingnya koordinasi antarpihak sejak awal.

“Kalau komunikasi sejak awal tidak dibangun, konflik seperti ini akan terus berulang. Pemerintah, masyarakat, dan perusahaan harus duduk bersama sejak awal,” tandasnya. (adv)