"Betul. Jadi memang perlu saya sampaikan juga, hasil laporan pemeriksaan Inspektorat, baik audit, reviu, evaluasi, maupun monitoring, memang tidak ada hierarki struktural yang mewajibkan kami menyampaikan laporan itu kepada legislatif," jelasnya.

"Kalau sifatnya penjelasan, itu dimungkinkan saja. Tapi tidak ada kewajiban kami menyampaikan laporan tersebut kepada pimpinan dewan. Kewajiban kami adalah menyampaikan laporan itu kepada Wali Kota dan Sekda," sambung dia.

Meski begitu, Firdaus menegaskan Inspektorat tetap terbuka apabila diminta memberikan penjelasan kepada DPRD.

"Prinsipnya kami siap saja apabila diminta untuk berbagi penjelasan. Itu saja komentar atau pendapat saya terkait pernyataan tersebut," pungkasnya.

Awal Mula Laporan Pedagang

Kisruh penataan kios di Pasar Pagi Samarinda berawal dari keresahan pedagang terhadap proses pendataan dan pembagian kios di gedung baru Pasar Pagi.

Sejumlah pedagang yang tergabung dalam aliansi pemilik SKTUB 379 kemudian melaporkan lima oknum pegawai Dinas Perdagangan (Disdag) ke Inspektorat Samarinda, karena diduga terjadi praktik maladministrasi.

Pelaporan ini muncul setelah para pedagang merasa nasib mereka tidak kunjung jelas, meski sebelumnya telah menyampaikan aspirasi melalui aksi damai pada 10 Februari 2026.

Mereka menilai mekanisme penetapan kios berjalan tidak terbuka, terutama karena adanya ketidaksesuaian data antara versi pedagang dan pihak Disdag.

Koordinator aliansi, Ade Maria Ulfah, mengungkapkan sejumlah persoalan yang mereka alami, seperti data pedagang yang tidak tercantum hingga belum diserahkannya kunci kios kepada sebagian pihak.

Ia menyinggung adanya dugaan penyimpangan oleh oknum dalam proses tersebut.

"Yang dilaporkan itu terkait data tidak masuk, belum dapat kunci, kemudian ada beberapa oknum yang maladministrasi," jelas Ade Maria Ulfah, Senin (23/2/2026).

(raf)