ARUSBAWAH.CO -  Dewan Pengurus Provinsi Persekutuan Dayak Kalimantan Timur (DPP PDKT) resmi melantik pengurus baru untuk periode 2026–2031 pada Sabtu (16/5/2026). 

Acara pelantikan akbar ini digelar di Gedung Olah Bebaya, kompleks Kantor Gubernur Kaltim, Samarinda.

Pelantikan ini dihadiri oleh Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kaltim, A.F.F. Sembiring, yang hadir mewakili Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. 

Ada sekitar 200 pengurus dari seluruh kabupaten dan kota se-Kaltim yang dikukuhkan langsung di bawah kepemimpinan Ketua Umum terpilih, Dr. Yulianus Henock Sumual, S.H., M.Si.

Usai acara, isu hangat mengenai kelanjutan Ibu Kota Nusantara (IKN) langsung menjadi sorotan utama. 

Pasalnya, ada keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) terbaru yang menyebutkan bahwa secara hukum, status ibu kota negara saat ini ternyata masih berada di Jakarta.

Warga Dayak Dukung Penuh IKN di Kaltim

Menanggapi keputusan MK tersebut, Yulianus Henock Sumual angkat bicara. 

Ia menegaskan bahwa masyarakat Dayak sejak awal sangat terbuka dan mendukung penuh pemindahan ibu kota ke Kaltim.

"Prinsipnya kami selama ini terbuka. Warga Dayak, masyarakat Dayak Kalimantan terbuka untuk ibu kota negara ada di Kalimantan Timur, khususnya di Sepaku maupun di Penajam Paser Utara (PPU)," kata Yulianus kepada media setelah pelantikan.

Yulianus melihat sendiri bahwa pembangunan di lapangan sudah berjalan sangat baik dan maju pesat. 

Gedung-gedung penting seperti Istana Negara, kantor Wakil Presiden, dan kantor kementerian sudah berdiri. Bahkan, proyek gedung untuk DPR, DPD, dan MPR RI juga sedang dikebut pengerjaannya.

Khawatir Proyek IKN Jadi Mangkrak

Menurut Yulianus, karena pembangunan sudah berjalan jauh dan masyarakat Kaltim sudah sepakat, pemerintah pusat diharapkan tidak berubah pikiran atau ragu-ragu dalam mengambil keputusan politik.

"Intinya warga Kalimantan sudah sepakat, sudah setuju itu. Adapun keputusan dari MK ataupun pemerintah berikutnya, ya kita serahkan kembali. Tapi prinsipnya ini sudah menjadi keputusan bersama yang harus diikuti. Sebagai pemerintah, sebagai negara jangan plin-plan," tegasnya.

Walau begitu, ia mengakui bahwa secara aturan, keputusan akhir atau otoritas pembatalan berada penuh di tangan Presiden. 

Namun, ia mengingatkan ada resiko besar yang taruhannya adalah uang rakyat jika proyek ini mendadak dihentikan di tengah jalan.

"Presiden terdahulu sudah menetapkan, bahkan ada Keputusan Presiden yang ditandatangani. Itu harus dilaksanakan, jangan plin-plan. Sudah banyak uang negara yang habis untuk membangun IKN di Sepaku. Masa kita tidak hargai? Untuk apa itu? Apa mau jadi bangunan mangkrak lagi?" tambahnya.

Fokus Dongkrak SDM dan Ekonomi Warga Dayak

Selain membahas nasib IKN, momentum pelantikan pengurus baru ini juga dipakai Yulianus untuk melakukan evaluasi internal. 

Ia mengakui secara jujur bahwa masyarakat Dayak di Kaltim masih menghadapi masalah ketertinggalan di bidang pendidikan, ekonomi, dan panggung politik.

Oleh karena itu, ke depan PDKT akan memperluas jaringan organisasi hingga ke tingkat kecamatan di seluruh wilayah Kaltim. 

Tujuannya adalah mendesak pemerintah agar mau membantu meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) lokal.

"Bagaimana warga Dayak ini bisa mencapai kesejahteraan, itu intinya. Kami orang Dayak masih banyak tertinggal, baik dari segi pendidikan, ekonomi, maupun politik. Saya akan bawa suara ini. Kami sebagai tuan rumah di Kaltim akan bekerja keras dan meminta pemerintah ikut menjadi mediator untuk membangun warga Dayak, terutama di bidang SDM dan ekonomi," tutup Yulianus. (son)