Sementara itu, program yang lebih bersifat apresiatif maupun simbolik tetap dapat dilaksanakan, tetapi harus tunduk pada uji kepentingan publik yang lebih ketat.

Rudy Mas'ud dan Seno Aji perlu berani mengubah daftar janji politik menjadi strategi penganggaran yang disiplin.

Kalimantan Timur tidak membutuhkan pemerintahan yang sekadar piawai memberi nama pada berbagai program. Kalimantan Timur membutuhkan pemerintahan yang berani menentukan prioritas, berani menunda program yang belum mendesak, berani membuka data kepada publik, serta berani membuktikan bahwa setiap rupiah APBD benar-benar menghasilkan perubahan yang dapat dirasakan masyarakat. (***)

Opini oleh Bambang Soepriyadi, Ketua DPD Demokrat Kalimantan Timur.

Tulisan merupakan opini pribadi penulis dan tak mencerminkan pandangan redaksi