Gratispol dan Jospol perlu dipahami bukan hanya sebagai janji politik, tetapi juga sebagai komitmen fiskal jangka menengah.

Pemerintah harus membuka secara transparan berapa biaya setiap program setiap tahun, dari mana sumber pendanaannya, siapa penerima manfaatnya, bagaimana mekanisme seleksinya, serta apa indikator keberhasilannya. Tanpa peta jalan fiskal yang jelas, publik hanya mengenal nama program tanpa mengetahui daya tahannya.

Program yang populer pada awal pemerintahan dapat berubah menjadi beban ketika pendapatan daerah menurun, sementara belanja wajib tetap harus dipenuhi.

Kritik fiskal juga perlu diarahkan pada komposisi belanja daerah.

Apabila belanja operasi terlalu dominan, sementara belanja modal relatif kecil, pembangunan akan mudah terjebak dalam orientasi jangka pendek.

Pemerintah memang tampak hadir melalui berbagai bantuan, kegiatan, dan seremoni, tetapi belum tentu cukup membangun fondasi produktif seperti jalan, sekolah, fasilitas kesehatan, sanitasi, air bersih, infrastruktur desa, serta konektivitas ekonomi.

Padahal, bagi provinsi sebesar Kalimantan Timur, belanja modal yang kuat merupakan syarat penting agar pembangunan tidak hanya terasa hari ini, tetapi juga memberikan manfaat jangka panjang.

Di sinilah keberanian menetapkan prioritas menjadi ukuran sesungguhnya dari kepemimpinan.

Pemerintah tidak cukup mengatakan bahwa semua program sama pentingnya. Dalam kondisi APBD yang tertekan, tidak semua program dapat diperlakukan dengan prioritas yang sama.

Penanganan stunting, layanan kesehatan dasar, pendidikan yang bermutu, pengentasan kemiskinan di desa, penyediaan sanitasi dan air bersih, serta pembangunan infrastruktur produktif semestinya ditempatkan pada urutan teratas.