ARUSBAWAH.CO - Sanggupkah seluruh janji pembangunan dalam Gratispol dan Jospol benar-benar ditopang oleh kemampuan anggaran daerah?
Pertanyaan ini bukan sekadar persoalan teknis keuangan, melainkan ujian serius bagi kepemimpinan Rudy Mas'ud dan Seno Aji sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur.
Sebab, pemerintahan daerah tidak dinilai dari panjangnya daftar program yang diumumkan, melainkan dari keberanian menetapkan prioritas, menjaga keberlanjutan pendanaan, dan memastikan setiap rupiah anggaran bekerja untuk kepentingan masyarakat.
Ketika ruang fiskal masih longgar, banyak program mungkin terlihat meyakinkan.
Namun, ketika anggaran mulai menyempit, janji yang terlalu banyak dapat berubah menjadi beban yang mahal.
Penurunan transfer dari pemerintah pusat dan berkurangnya Dana Bagi Hasil (DBH) seharusnya dibaca sebagai tanda peringatan.
Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur tidak bisa lagi berbicara seolah-olah seluruh program dapat berjalan bersamaan tanpa konsekuensi.
Dalam APBD, tidak ada uang yang benar-benar netral. Setiap rupiah yang digunakan untuk satu program berarti mengurangi ruang bagi program lainnya.
Karena itu, berbagai program gratis, insentif, bantuan, penghargaan, maupun kegiatan yang bersifat simbolik wajib diuji dengan ukuran yang lebih ketat.
Program sosial memang penting, tetapi program sosial yang tidak terukur justru berpotensi menguras kapasitas fiskal yang seharusnya digunakan untuk kebutuhan yang lebih mendesak.
Gratispol dan Jospol perlu dipahami bukan hanya sebagai janji politik, tetapi juga sebagai komitmen fiskal jangka menengah.
Pemerintah harus membuka secara transparan berapa biaya setiap program setiap tahun, dari mana sumber pendanaannya, siapa penerima manfaatnya, bagaimana mekanisme seleksinya, serta apa indikator keberhasilannya. Tanpa peta jalan fiskal yang jelas, publik hanya mengenal nama program tanpa mengetahui daya tahannya.
Program yang populer pada awal pemerintahan dapat berubah menjadi beban ketika pendapatan daerah menurun, sementara belanja wajib tetap harus dipenuhi.
Kritik fiskal juga perlu diarahkan pada komposisi belanja daerah.
Apabila belanja operasi terlalu dominan, sementara belanja modal relatif kecil, pembangunan akan mudah terjebak dalam orientasi jangka pendek.
Pemerintah memang tampak hadir melalui berbagai bantuan, kegiatan, dan seremoni, tetapi belum tentu cukup membangun fondasi produktif seperti jalan, sekolah, fasilitas kesehatan, sanitasi, air bersih, infrastruktur desa, serta konektivitas ekonomi.
Padahal, bagi provinsi sebesar Kalimantan Timur, belanja modal yang kuat merupakan syarat penting agar pembangunan tidak hanya terasa hari ini, tetapi juga memberikan manfaat jangka panjang.
Di sinilah keberanian menetapkan prioritas menjadi ukuran sesungguhnya dari kepemimpinan.
Pemerintah tidak cukup mengatakan bahwa semua program sama pentingnya. Dalam kondisi APBD yang tertekan, tidak semua program dapat diperlakukan dengan prioritas yang sama.
Penanganan stunting, layanan kesehatan dasar, pendidikan yang bermutu, pengentasan kemiskinan di desa, penyediaan sanitasi dan air bersih, serta pembangunan infrastruktur produktif semestinya ditempatkan pada urutan teratas.
Sementara itu, program yang lebih bersifat apresiatif maupun simbolik tetap dapat dilaksanakan, tetapi harus tunduk pada uji kepentingan publik yang lebih ketat.
Rudy Mas'ud dan Seno Aji perlu berani mengubah daftar janji politik menjadi strategi penganggaran yang disiplin.
Kalimantan Timur tidak membutuhkan pemerintahan yang sekadar piawai memberi nama pada berbagai program. Kalimantan Timur membutuhkan pemerintahan yang berani menentukan prioritas, berani menunda program yang belum mendesak, berani membuka data kepada publik, serta berani membuktikan bahwa setiap rupiah APBD benar-benar menghasilkan perubahan yang dapat dirasakan masyarakat. (***)
Opini oleh Bambang Soepriyadi, Ketua DPD Demokrat Kalimantan Timur.
Tulisan merupakan opini pribadi penulis dan tak mencerminkan pandangan redaksi
