ARUSBAWAH.CO -  Sanggupkah seluruh janji pembangunan dalam Gratispol dan Jospol benar-benar ditopang oleh kemampuan anggaran daerah?

Pertanyaan ini bukan sekadar persoalan teknis keuangan, melainkan ujian serius bagi kepemimpinan Rudy Mas'ud dan Seno Aji sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur.

Sebab, pemerintahan daerah tidak dinilai dari panjangnya daftar program yang diumumkan, melainkan dari keberanian menetapkan prioritas, menjaga keberlanjutan pendanaan, dan memastikan setiap rupiah anggaran bekerja untuk kepentingan masyarakat.

Ketika ruang fiskal masih longgar, banyak program mungkin terlihat meyakinkan.

Namun, ketika anggaran mulai menyempit, janji yang terlalu banyak dapat berubah menjadi beban yang mahal.

Penurunan transfer dari pemerintah pusat dan berkurangnya Dana Bagi Hasil (DBH) seharusnya dibaca sebagai tanda peringatan.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur tidak bisa lagi berbicara seolah-olah seluruh program dapat berjalan bersamaan tanpa konsekuensi.

Dalam APBD, tidak ada uang yang benar-benar netral. Setiap rupiah yang digunakan untuk satu program berarti mengurangi ruang bagi program lainnya.

Karena itu, berbagai program gratis, insentif, bantuan, penghargaan, maupun kegiatan yang bersifat simbolik wajib diuji dengan ukuran yang lebih ketat.

Program sosial memang penting, tetapi program sosial yang tidak terukur justru berpotensi menguras kapasitas fiskal yang seharusnya digunakan untuk kebutuhan yang lebih mendesak.