Selain akta kesepakatan juga terdapat di antaranya adalah Akta Pernyataan Pengakuan Hutang, Akta Jaminan Pribadi (Personal Guarantee) dan Akta Kuasa Untuk Menjual.
"Dari fakta dan data tersebut kami sebagai Penasihat Hukum Sdr. Kamaruddin Ibrahim, meyakini bahwa permasalahan ini adalah perkara perdata, bukan perkara pidana," tutup Fatimah Asyari.
Sebagai informasi, Kamaruddin Ibrahim, politikus Partai NasDem dari Balikpapan, ditetapkan sebagai salah satu dari sembilan tersangka oleh Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta melalui Surat TAP-17/M.1/Fd.1/05/2025 tertanggal 7 Mei 2025.
Pria kelahiran 1971 itu kini ditahan Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta di Rutan Cipinang selama 20 hari.
Dalam keterangan Kejati DKI Jakarta, Kamaruddin Ibrahim disebut pengendali utama di PT FAST dan PT BAPS.
Kedua perusahaan itu disebut menerima proyek fiktif dari anak perusahaan PT Telkom Indonesia pada periode 2016–2018. (pra)
Tag
.webp)
