Seusai menghadiri Rapat Paripurna ke-9 di Gedung DPRD Kaltim, Karang Paci, Senin (18/5/2026), Sarkowi meminta semua pihak untuk melihat mekanisme tata kelola pemerintahan secara objektif.

Sarkowi menegaskan bahwa langkah DPRD Kaltim memiliki landasan hukum yang kuat, yakni Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, di mana posisi Kemendagri ditempatkan sebagai instansi pembina resmi jalannya roda pemerintahan daerah.

"Jangan kemudian ada yang berpikir sedikit-sedikit Kemendagri, sedikit-sedikit Kemendagri. Tapi kan faktanya pelaksanaan pemerintahan, apakah di DPRD atau di pemerintah daerah, itu ketika ada persoalan dan tidak ada titik temu, ya ke mana lagi? Karena secara regulasi kita harus konsultasi ke pemerintah dalam negeri," ujar Sarkowi.

Sarkowi tidak membantah ucapan Castro yang menyatakan bahwa secara teks hukum, memang tidak ada pasal tertulis yang mewajibkan hak pengawasan DPRD harus disetujui oleh Mendagri. 

Namun, politisi Golkar ini memilih bersandar pada norma umum pembinaan lembaga demi menyamakan persepsi di tengah kebuntuan politik lokal.

"Kita mengambil norma umum. Norma umumnya bunyinya adalah bahwa Mendagri itu adalah pembina pemerintahan daerah. Nah, seperti itu. Karena masing-masing orang akan membawa persepsi masing-masing, sehingga harus ada persepsi dari lembaga resmi yang bisa netral," katanya menambahkan.

Memilih Interpelasi Demi Stabilitas Koalisi

Saat ini, konstelasi politik di Karang Paci memang tengah terbagi. 

Enam dari tujuh fraksi di DPRD Kaltim (PDI Perjuangan, Gerindra, PKB, PKS, PAN-NasDem, dan Demokrat) telah menyatakan sikap mendukung gulirkan Hak Angket menyusul gelombang aksi demonstrasi mahasiswa awal Mei lalu. 

Golkar menjadi satu-satunya fraksi yang bertahan menolak langkah penyelidikan langsung tersebut.