Sarkowi secara terbuka mengakui bahwa sikap partainya didasari oleh pertimbangan yuridis sekaligus politis untuk menjaga hubungan baik di sirkel pemerintahan daerah, mengingat posisi Gubernur Kaltim saat ini berasal dari Golkar dan Wakil Gubernur dari Gerindra. 

Sebagai jalan tengah, Sarkowi menawarkan opsi Hak Interpelasi (hak meminta keterangan) ketimbang Hak Angket.

"Kita nggak mau nanti saling ketidaknyamanan terjadi karena gubernur itu Golkar, wakil gubernur Gerindra, terus kemudian rata-rata sebagian besar koalisi. Jadi supaya pengusung tidak ada ketidaknyamanan. Fraksi Golkar itu menjaga kestabilan DPRD sesungguhnya," tutur Sarkowi.

Melalui forum interpelasi, Sarkowi mendorong agar DPRD memanggil Gubernur beserta jajarannya, seperti Sekretaris Daerah (Sekda) dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), untuk memberikan jawaban resmi secara transparan di dalam ruangan, bukan di jalanan.

Pintu Hak Angket Belum Tertutup

Meskipun memilih jalur kompromi yang dikhawatirkan Castro bakal "mendinginkan" tensi gerakan, Sarkowi menegaskan bahwa pilihan Interpelasi bukan bertujuan untuk sengaja mendiamkan masalah yang dipertanyakan masyarakat sipil. 

Jika dalam proses tanya-jawab resmi nanti panitia interpelasi menemukan adanya indikasi kuat atau dugaan pelanggaran hukum, maka status pengawasan sangat mungkin ditingkatkan menjadi Hak Angket.

"Dari hasil itu nanti panitia interpelasi misalnya kan akan bisa melihat, apakah ini perlu ditindaklanjuti karena ada sesuatu yang mengandung dugaan pelanggaran hukum. Ya bisa jadi akan dinaikkan ke hak angket gitu, tapi melalui proses interpelasi," pungkasnya.

Menutup keterangannya, terkait kekhawatiran publik soal pemborosan anggaran untuk ongkos terbang ke Jakarta, Sarkowi menyarankan agar jumlah tim yang berangkat ke Kemendagri dibatasi secara ketat demi efisiensi, yakni cukup diwakili oleh perwakilan dari masing-masing fraksi saja. (son)