ARUSBAWAH.CO -  Perdebatan mengenai rencana Anggota DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) terbang ke Jakarta untuk berkonsultasi ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) semakin memanas. 

Perbedaan pendapat kini mempertemukan argumen politisi Fraksi Golkar, Sarkowi, dengan kritik pedas dari kalangan akademisi, Herdiansyah Hamzah alias Castro.

Castro Sindir Rencana Konsultasi ke Kemendagri

Ketegangan ini memuncak setelah akademisi dari Universitas Mulawarman (Unmul), Herdiansyah Hamzah atau yang akrab disapa Castro, melayangkan kritik keras dalam diskusi publik yang digelar GMNI Samarinda di Cafe D’Bagios, Sabtu (16/5/2026) malam.

Castro menyoroti kabar adanya rencana pimpinan DPRD Kaltim yang ingin membawa urusan mekanisme Hak Angket (hak penyelidikan) ke Kemendagri. 

Menurut Castro, langkah tersebut menunjukkan rendahnya pemahaman legislatif terhadap fungsi otonom yang sebenarnya sudah diatur jelas dalam undang-undang maupun tata tertib dewan sendiri.

Dalam pernyataannya, Castro bahkan melontarkan sindiran satir bahwa jika kebiasaan sedikit-sedikit mengadu ke pusat ini terus dibiarkan, maka di masa depan urusan sekecil apapun bahkan urusan "kentut" sekalipun harus dikonsultasikan terlebih dahulu ke Kemendagri. 

Castro menilai, kebiasaan manja meminta petunjuk ke Jakarta inilah yang membuat fungsi pengawasan DPRD Kaltim selama ini menjadi mandul.

"Roh perjuangan masyarakat sipil itu bisa jadi kendor karena situasi politik sengaja dibuat dingin. Kalau gerakan berhenti, selesai. DPRD akan kembali nyaman dengan kompromi-kompromi politiknya," kritik Castro malam itu.

Jawaban Sarkowi: Bersandar pada UU Pemerintahan Daerah

Merespons kritik dari Castro mengenai instansi pusat tersebut, Anggota DPRD Kaltim dari Fraksi Golkar, Sarkowi, pasang badan guna memberikan klarifikasi resmi.