Ia menekankan bahwa selama program itu menghasilkan manfaat nyata misalnya kemajuan kesejahteraan masyarakat, peningkatan ekonomi warga, dan pembangunan infrastruktur setempat penggunaan program dalam konteks politik tidak menjadi persoalan besar.

“Tapi ya jangan intimidasi tadi, sejauh masyarakat itu memang ada nilai tambahnya, si pemimpin ini terasa manfaatnya, no problem sih,” katanya.

Pernyataan ini sekaligus menjadi penutup opini Iswandi dalam diskusi tersebut: nilai sosial program tidak boleh diabaikan oleh kalkulasi politik semata. 

Menurutnya, sikap saling menghormati norma serta memastikan manfaat bagi masyarakat adalah kunci agar sebuah program seperti Probebaya tetap berjalan efektif sekalipun ada dinamika politik di baliknya.

Probebaya: Dari Pelayanan Publik ke Arena Politik?

Probebaya telah menjadi salah satu program prioritas di Samarinda sejak awal digagas Wali Kota Andi Harun, termasuk dalam APBD 2025 dan dipastikan tetap berjalan pada 2026 dengan dukungan anggaran tetap dialokasikan untuk RT sebagai unit pelaksana masyarakat.

Program ini memiliki tujuan untuk memberdayakan masyarakat secara langsung dan menciptakan pembangunan yang partisipatif di tingkat paling dasar pemerintahan.

Namun, seperti yang ditunjukkan oleh Iswandi dalam diskusi itu, program publik bisa berubah menjadi bahan perdebatan politik ketika dikaitkan dengan kontestasi kekuasaan dan posisi figur politik di pemerintahan.

Diskusi “Probebaya Tanpa AH, Bisa?” akhirnya membuka ruang refleksi yang penting bagi publik Samarinda: bagaimana menyeimbangkan antara efektivitas program pelayanan publik dan dinamika politik yang tidak terelakkan di setiap periode pemerintahan, tanpa mengorbankan norma, aturan, dan terutama manfaat nyata bagi masyarakat. (son)