Dalam pernyataan ini, Iswandi mengacu pada kemungkinan penggunaan program oleh figur politik lain setelah periode jabatan Walikota berakhir. 

Meskipun demikian, ia menekankan bahwa penggunaan program untuk tujuan politik harus tetap dalam koridor norma dan aturan yang berlaku di masyarakat.

Pernyataan Iswandi ini menjadi menarik karena ia menyebut nama politis figur‑figur lokal yang memang memiliki posisi struktural di pemerintahan kota saat ini seperti posisi Wali Kota yang terus menjalankan Probebaya, kemudian potensi peran Wakil Wali Kota yang akan mengambil peran lebih besar jika maju dalam kontestasi berikutnya.

Probebaya dan Pilihan Politik Menurut Iswandi

Dalam diskusi lanjutan, Iswandi juga menyinggung kemungkinan Probebaya digunakan sebagai alat kampanye pada level yang lebih tinggi, seperti pilgub atau kontestasi politik lain. 

Namun, ia kembali menekankan bahwa selama penggunaan itu sesuai norma, hal tersebut sah untuk dilakukan.

“Ya Pak Andi Harun mungkin kalau ke gubernur pake ini sebagai mesin politik untuk gubernur sah sah saja menurut saya,” ujar Iswandi.

Dengan demikian, pandangan Iswandi bukan semata menolak peran politik dalam program publik, melainkan menegaskan batasan yang menurutnya penting dalam menjaga legitimasi kebijakan pemerintah dan kepercayaan masyarakat terhadap program publik itu sendiri.

Perlunya Norma dan Manfaat Sosial Bagi Masyarakat

Iswandi juga mencatat bahwa selain aspek politis, yang terpenting dari setiap program adalah nilai tambah yang dirasakan langsung oleh masyarakat.