Hasanuddin menyoroti potensi besar dari beberapa sektor, mulai dari pajak kendaraan bermotor, alat berat tambang, perkebunan, hingga konstruksi.

Ia juga menggarisbawahi pentingnya percepatan program balik nama kendaraan berplat luar daerah menjadi plat KT untuk meningkatkan pemasukan pajak kendaraan.

“Bapenda harus menertibkan pajak kendaraan dan alat berat di sektor tambang, perkebunan, dan konstruksi. Relaksasi untuk balik nama kendaraan luar daerah juga harus dipermudah,” tegasnya.

Selain itu, ia meminta agar Pemprov tidak hanya bertumpu pada BUMD.

Sektor lain seperti pariwisata, kehutanan, dan jasa transportasi perlu digarap serius sebagai sumber PAD baru.

Penguatan Tata Kelola

Baik pemerintah maupun DPRD sepakat bahwa peningkatan PAD tidak cukup hanya mengandalkan kebijakan.

Reformasi tata kelola dan pengawasan yang kuat juga menjadi syarat utama. Rudy menyebut digitalisasi pemungutan pajak sebagai keharusan.

“Kalau sistemnya transparan, masyarakat akan percaya. Target PAD bukan sekadar angka, tapi juga tentang membangun kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan daerah,” ujarnya.

Dengan strategi yang lebih terarah, eksekutif dan legislatif optimistis Kaltim mampu memperkuat pondasi fiskalnya dan melangkah menuju kemandirian ekonomi yang lebih kokoh.

(adv)