ARUSBAWAH.CO - Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) menggelar rapat koordinasi di Kantor Gubernur.
Pertemuan intens selama hampir dua setengah jam ini menghasilkan komitmen bersama antara Pemprov dan DPRD Kaltim untuk memperkuat kemandirian fiskal melalui optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud hadir langsung bersama dua wakil ketua, Ananda Emira Moeis dan Ekti Imanuel.
Dari pihak eksekutif, Gubernur didampingi Sekda serta jajaran kepala OPD strategis seperti Bappeda, BPKAD, dan Bapenda.
Fokus utama rapat adalah merumuskan strategi fiskal agar Kaltim tidak semakin bergantung pada dana transfer pusat yang kian menyusut.
Dalam forum tersebut, Gubernur Rudy Mas’ud menegaskan bahwa Kaltim memiliki kapasitas besar untuk membangun fondasi fiskalnya sendiri.
Ia menilai peningkatan PAD adalah langkah kunci menjaga stabilitas keuangan daerah di tengah tekanan fiskal akibat menurunnya kucuran dana pusat.
“Kaltim punya potensi besar untuk mandiri secara fiskal. Kita akan memperkuat pemungutan pajak dan retribusi serta menertibkan kewajiban sektor-sektor produktif,” ujarnya dengan tegas.
Rudy menyebutkan tiga langkah utama yang tengah disiapkan. Pertama, penyusunan perda baru yang lebih adaptif dengan dinamika ekonomi terkini.
Kedua, pembenahan sistem pemungutan agar lebih transparan dan berbasis digital.
Ketiga, memperluas kemitraan dengan dunia usaha, khususnya sektor unggulan seperti energi, kehutanan, hingga jasa transportasi.
“Kita tidak bisa terus bergantung pada pusat. Potensi pajak kendaraan, alat berat, hingga sektor jasa harus dimaksimalkan. Kita juga akan menggenjot kontribusi BUMD agar lebih produktif bagi PAD,” tambahnya.
Realisasi PAD Kaltim
Hingga 25 Oktober 2025, Bapenda mencatat realisasi PAD mencapai Rp6,8 triliun atau 68,58 persen dari target Rp10,04 triliun.
Meski progresnya tergolong solid, pemerintah masih menghadapi pekerjaan besar untuk menutup sisa target di dua bulan terakhir.
Kontribusi terbesar berasal dari pajak daerah yang mencapai Rp5,3 triliun (63,03 persen).
Disusul retribusi Rp895 miliar (83,66 persen), hasil pengelolaan kekayaan daerah Rp319 miliar (71,06 persen), serta kategori lain-lain PAD yang sah sebesar Rp373 miliar, melampaui target awal Rp115 miliar.
Pemprov juga telah menyalurkan dana bagi hasil pajak kepada kabupaten/kota sebesar Rp800 miliar sejak Januari 2025 melalui skema split bill.
Jika target pendapatan tercapai, total DBH diperkirakan menembus Rp4,8 triliun hingga akhir tahun.
“Prinsipnya sederhana: apa yang diterima daerah harus kembali untuk membangun daerah. Sistem split bill membuat penyaluran lebih cepat sekaligus mudah diawasi,” terang Rudy.
Pandangan DPRD Kaltim
Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud, menilai tekanan fiskal saat ini cukup berat akibat penurunan tajam dana transfer pusat.
Ia menegaskan perlunya langkah agresif untuk menggali sumber PAD yang belum maksimal.
“DAU dan DBH kita turun drastis, bahkan DAU terpangkas hingga 71 persen. Karena itu, penguatan PAD adalah jalan satu-satunya agar tidak bergantung pada pusat,” ujarnya.
Hasanuddin menyoroti potensi besar dari beberapa sektor, mulai dari pajak kendaraan bermotor, alat berat tambang, perkebunan, hingga konstruksi.
Ia juga menggarisbawahi pentingnya percepatan program balik nama kendaraan berplat luar daerah menjadi plat KT untuk meningkatkan pemasukan pajak kendaraan.
“Bapenda harus menertibkan pajak kendaraan dan alat berat di sektor tambang, perkebunan, dan konstruksi. Relaksasi untuk balik nama kendaraan luar daerah juga harus dipermudah,” tegasnya.
Selain itu, ia meminta agar Pemprov tidak hanya bertumpu pada BUMD.
Sektor lain seperti pariwisata, kehutanan, dan jasa transportasi perlu digarap serius sebagai sumber PAD baru.
Penguatan Tata Kelola
Baik pemerintah maupun DPRD sepakat bahwa peningkatan PAD tidak cukup hanya mengandalkan kebijakan.
Reformasi tata kelola dan pengawasan yang kuat juga menjadi syarat utama. Rudy menyebut digitalisasi pemungutan pajak sebagai keharusan.
“Kalau sistemnya transparan, masyarakat akan percaya. Target PAD bukan sekadar angka, tapi juga tentang membangun kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan daerah,” ujarnya.
Dengan strategi yang lebih terarah, eksekutif dan legislatif optimistis Kaltim mampu memperkuat pondasi fiskalnya dan melangkah menuju kemandirian ekonomi yang lebih kokoh.
(adv)
