Realisasi PAD Kaltim

Hingga 25 Oktober 2025, Bapenda mencatat realisasi PAD mencapai Rp6,8 triliun atau 68,58 persen dari target Rp10,04 triliun.

Meski progresnya tergolong solid, pemerintah masih menghadapi pekerjaan besar untuk menutup sisa target di dua bulan terakhir.

Kontribusi terbesar berasal dari pajak daerah yang mencapai Rp5,3 triliun (63,03 persen).

Disusul retribusi Rp895 miliar (83,66 persen), hasil pengelolaan kekayaan daerah Rp319 miliar (71,06 persen), serta kategori lain-lain PAD yang sah sebesar Rp373 miliar, melampaui target awal Rp115 miliar.

Pemprov juga telah menyalurkan dana bagi hasil pajak kepada kabupaten/kota sebesar Rp800 miliar sejak Januari 2025 melalui skema split bill.

Jika target pendapatan tercapai, total DBH diperkirakan menembus Rp4,8 triliun hingga akhir tahun.

“Prinsipnya sederhana: apa yang diterima daerah harus kembali untuk membangun daerah. Sistem split bill membuat penyaluran lebih cepat sekaligus mudah diawasi,” terang Rudy.

Pandangan DPRD Kaltim

Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud, menilai tekanan fiskal saat ini cukup berat akibat penurunan tajam dana transfer pusat.

Ia menegaskan perlunya langkah agresif untuk menggali sumber PAD yang belum maksimal.

“DAU dan DBH kita turun drastis, bahkan DAU terpangkas hingga 71 persen. Karena itu, penguatan PAD adalah jalan satu-satunya agar tidak bergantung pada pusat,” ujarnya.