“Bank kita masih kaku, hanya menerima fixed income (pendapatan tetap). Saudara-saudara kita penjual ayam, penjual sayur, pedagang pasar bisa punya penghasilan Rp3 juta per bulan, tapi ditolak karena tidak ada slip gaji. Mereka disebut non-bankable,” ungkapnya.

Bambang menilai jumlah masyarakat sektor informal di Kaltim sangat besar dan seharusnya bisa difasilitasi.

“Kalau yang dilayani hanya fixed income (pendapatan tetap), backlog perumahan tidak akan selesai. Padahal banyak keluarga mampu bayar, tapi tidak bisa masuk sistem perbankan,” katanya.

DUDUK - Wakil Ketua Bidang Perumahan DPD Real Estate Indonesia (REI) Kaltim, Bambang Nurcahyo Hariadi/ Biro Adpim

Selain itu Bambang menjelaskan saat ini pihaknya REI, HIMPERRA, dan APERSI sedang menyusun daftar isian masalah untuk segera diserahkan kepada Wakil Gubernur Kaltim.

“Saat ini kami, REI, HIMPERRA, dan APERSI sedang menyusun daftar isian masalah. Itu akan kami serahkan kepada Pak Wagub, karena beliau sudah minta,” ujar Bambang.

Ia pun mengakui bahwa program tersebut memang belum berjalan.

“Berarti programnya ini belum jalan ya, Pak ya? Memang begitu. Pemprov tahu,” tambahnya.

Bambang menyebut, berdasarkan kabar terakhir pada bulan lalu, program itu masih berada di Kementerian.

“Pemprov, kabar terakhir bulan juli, itu masih di Kementerian. Sudah santer infonya, tapi memang masih di Kementerian, belum bisa dirilis,” pungkasnya.

(wan)