Menurutnya, Gratispol menanggung biaya administrasi kepemilikan rumah yang mencakup biaya notaris, akta jual-beli, appraisal, angsuran mengendap, hingga pengurusan sertifikat.

“Kalau harga rumah Rp185 juta ditambah Rp10 juta biaya awal, rasanya jadi Rp195 juta. Nah, angka Rp10 juta itu yang kita hilangkan,” jelasnya.

Menurut Fitrah, pembiayaan perumahan dari perbankan tidak hanya diperuntukkan bagi masyarakat berpenghasilan tetap, tetapi juga bagi yang berpenghasilan tidak tetap asalkan mampu membuktikan kemampuan menabung setiap bulan.

Ia mencontohkan, bila seseorang bisa menyisihkan Rp1 juta setiap bulan, maka bank dapat menilai yang bersangkutan layak menerima pinjaman dengan cicilan setara jumlah tersebut.

Fitrah menegaskan, banyak masyarakat tanpa penghasilan tetap justru memiliki pendapatan lebih besar dibanding mereka yang bergaji tetap, sehingga masih termasuk golongan MBR dan berhak mengakses program ini.

“Masyarakat ada kemampuan menabung, misalnya Rp1 juta sebulan, maka bisa diberikan pinjaman dengan cicilan Rp1 juta untuk membayar rumah. Banyak orang yang tidak punya penghasilan tetap, tetapi penghasilannya justru lebih besar daripada yang bergaji tetap, dan mereka masih masuk golongan MBR. Itu tetap di-cover,” katanya.

Ia menambahkan, Pemprov sudah menyiapkan Rp10 miliar dalam APBD Perubahan 2025 untuk 1.000 unit rumah.

Tahun 2026, alokasi meningkat menjadi Rp20 miliar untuk 2.000 unit.

Jika minat masyarakat lebih tinggi, dana akan ditambah lagi.

“Program ini jalan terus, tidak berhenti di 2025,” tegas Fitra.

Sektor Informal Masih Tersandung Akses KPR Subsidi

Namun, menurut Wakil Ketua Bidang Perumahan DPD Real Estate Indonesia (REI) Kaltim, Bambang Nurcahyo Hariadi, ada masalah lain yang lain muncul terkait akses MBR dari sektor informal.