ARUSBAWAH.CO -  Program Gratispol Bantuan Biaya Administrasi Kepemilikan Rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang dijanjikan Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud dan Wakil Gubernur Seno Aji direspon pula oleh pihak yang berkaitan. 

Wakil Ketua Bidang Perumahan DPD Real Estate Indonesia (REI) Kaltim, Bambang Nurcahyo Hariadi, mengungkapkan ada sejumlah persoalan yang membuat developer kebingungan menjalankan program tersebut.

Menurut Bambang, salah satu kendala utama adalah kenaikan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) yang dinilai memberatkan.

NJOP sendiri merupakan harga rata-rata yang ditetapkan pemerintah sebagai dasar pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

“Pemerintah jangan cari duit cepat dengan menaikkan PBB sebelum sertifikat terpecah dan balik nama ke pembeli. Kalau harga tanah seharusnya Rp100 ribu per meter, tapi NJOP tiba-tiba naik jadi Rp160 ribu, otomatis pajaknya melonjak. Itu membuat rumah tidak lagi layak (feasible) untuk dibangun,” ujarnya saat dihubungi melalui telepon oleh wartawan Arusbawah.co, Senin (25/8/2025).

Bambang menilai masalah itu berpotensi menghambat target pembangunan 100 ribu rumah dalam lima tahun sesuai program nasional.

Berdasarkan data per Juli 2025, akad rumah subsidi di Kaltim baru mencapai 1.212 unit, dengan 800 unit di antaranya berada di Samarinda.

Jika dibandingkan dengan target nasional 20 ribu unit per tahun, capaian itu masih jauh di bawah harapan.

Sistem Perbankan Dinilai Hambat Akses MBR 

Selain NJOP, sistem perbankan juga menjadi kendala serius dalam menjalankan program prioritas Kaltim itu. 

Menurut Bambang, bank hanya menerima debitur dengan pendapatan tetap (fix income), padahal sebagian besar masyarakat MBR bekerja di sektor informal.