Selain penguatan tata kelola, DPMPD juga mengawal penyelesaian persoalan dasar desa, termasuk peningkatan status desa tertinggal dan penetapan batas wilayah.

Saat ini, empat desa masih berstatus tertinggal, tiga di Kutai Barat dan satu di Kutai Timur.

Desa di Kutim disebut kemungkinan mengalami kesalahan input data dan diharapkan dapat diperbaiki pada tahun berikutnya.

Penuntasan batas wilayah juga menjadi fokus, guna mencegah tumpang tindih lahan dan memastikan Dana Desa digunakan secara tepat dan akurat.

Dengan alokasi dana Rp810 miliar yang dipastikan aman, Puguh berharap pemerintah kabupaten dan desa dapat mempercepat proses pencairan serta meningkatkan kualitas perencanaan.

“Kami ingin serapan Dana Desa tahun depan jauh lebih optimal. Jika sistem berjalan lancar, pendampingan kuat, dan perencanaan matang, masyarakat desa akan langsung merasakan manfaatnya,” tutupnya.

Pemprov Kaltim menargetkan Dana Desa 2025 tidak hanya mempercepat pembangunan fisik, tetapi juga memperkuat kemandirian ekonomi desa melalui optimalisasi potensi lokal, peningkatan layanan publik, dan upaya penanggulangan kemiskinan yang berkelanjutan.

(adv)