Terkait isu pemangkasan Dana Desa nasional dari Rp71 triliun menjadi Rp60 triliun pada 2026, Puguh menegaskan bahwa informasi tersebut tidak benar.

Pemerintah pusat memastikan Dana Desa tetap disalurkan penuh tanpa pengurangan.

“Kepastiannya sudah jelas, tidak ada pemangkasan. Tahun depan tetap berjalan seperti biasa. Desa-desa di Kaltim tidak perlu khawatir,” tegasnya.

Menurutnya, kepastian ini memberi ruang bagi pemerintah desa untuk menyusun program yang lebih matang dan tepat sasaran.

Ia juga menekankan pentingnya pemanfaatan Dana Desa yang berpihak pada program prioritas nasional, seperti ketahanan pangan dan penguatan ekonomi lokal.

Selain faktor teknis di desa, Puguh menyoroti adanya gangguan pada sistem Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OMSPAN) yang sempat bermasalah dalam sebulan terakhir.

Gangguan tersebut berdampak pada keterlambatan pencairan di sejumlah desa.

“OMSPAN sempat mengalami kendala. Kami berharap sistem di Ditjen Perbendaharaan dapat berjalan lebih lancar agar pencairan di daerah tidak terganggu,” ujar Puguh.

Sementara itu, DPMPD Kaltim terus memperkuat pendampingan kepada pemerintah desa untuk memastikan pengelolaan dana lebih transparan dan akuntabel.

Pendampingan ini dilakukan bersama Ditjen Perbendaharaan, Kejaksaan Tinggi, dan BPKP.