ARUSBAWAH.CO - Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) memastikan bahwa alokasi Dana Desa (DD) untuk tahun anggaran 2025 tetap aman dan tidak mengalami pemangkasan.

Sebanyak Rp810 miliar telah disiapkan untuk menggerakkan pembangunan di 841 desa se-Kaltim, dengan penekanan pada percepatan pembangunan, pemberdayaan masyarakat, serta peningkatan kesejahteraan warga desa.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Kaltim, Puguh Harjanto, menyambut baik kepastian tersebut, terutama di tengah isu berkurangnya pagu anggaran secara nasional.

Ia menegaskan bahwa Dana Desa tetap akan tersalurkan sepenuhnya, meskipun masih terdapat beberapa tantangan terkait serapan anggaran di tingkat desa.

“Dana desa sangat krusial untuk mendorong pembangunan dan penguatan kapasitas masyarakat. Harapannya, pemanfaatannya semakin optimal dan benar-benar memberi dampak pada kesejahteraan warga,” ujar Puguh.

Puguh menjelaskan bahwa besaran dana yang diterima setiap desa tidaklah sama.

Jumlahnya bergantung pada kondisi dan kebutuhan masing-masing wilayah, seperti jumlah penduduk, tingkat kemiskinan, serta indikator pembangunan lainnya.

Meski demikian, ia mengakui masih ada desa yang belum maksimal dalam penyerapan anggaran.

Hingga akhir Oktober 2025, tercatat 12 desa di Kaltim belum mencairkan Dana Desa tahap pertama, sementara desa lainnya sudah memasuki tahap kedua.

“Keterlambatan pencairan ini tentu menjadi evaluasi kami bersama pemerintah kabupaten. Kami ingin mengetahui akar persoalannya agar pendampingan dapat dipercepat, sehingga serapan tahun depan bisa lebih baik,” jelasnya.