ARUSBAWAH.CO -  Nasib puluhan calon siswa yang belum berhasil memperoleh bangku di SMP Negeri pada pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2026 dipastikan belum berakhir.

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Samarinda menyiapkan mekanisme agar siswa yang belum diterima tetap memiliki peluang masuk ke sekolah negeri yang masih memiliki sisa kuota.

Namun, penempatan mereka belum tentu berada di sekolah yang dekat dengan domisili.

Kepala Bidang SMP Disdikbud Samarinda, Mohammad Wahiduddin, mengatakan saat ini pihaknya masih menunggu seluruh tahapan daftar ulang selesai sebelum memetakan sekolah mana saja yang masih memiliki daya tampung.

Sebab hingga proses daftar ulang berakhir, masih ada kemungkinan kuota di sejumlah sekolah berubah.

"Tetapi proses pendaftaran ini kan belum selesai. Masih menunggu sampai tanggal 4 Juli, yaitu proses daftar ulang. Jadi kami masih belum bisa memastikan secara valid sekolah mana saja yang kuotanya belum terpenuhi," kata Wahiduddin ditemui di Kantor Disdikbud Samarinda, Rabu (1/7/2026).

Menurutnya, Disdikbud juga tengah menyiapkan laporan kepada Wali Kota Samarinda terkait hasil pelaksanaan SPMB sekaligus meminta arahan mengenai mekanisme pengisian kursi yang masih kosong.

"Kami juga masih menyiapkan konsep surat kepada Pak Wali Kota. Nanti kami akan melaporkan hasil pelaksanaan SPMB sekaligus mekanisme pengisian kuota yang masih belum terpenuhi," ujarnya.

Sekolah yang Masih Kosong Akan Diisi

Wahiduddin memastikan sekolah negeri yang kuotanya belum terpenuhi nantinya tetap dapat menerima calon siswa.

Namun mekanisme pengisiannya masih menunggu keputusan pimpinan.

"Yang pertama, sekolah-sekolah yang kuotanya masih belum terpenuhi tentu masih bisa memberikan peluang kepada calon siswa, khususnya bagi yang masih memilih sekolah negeri," katanya.

Meski demikian, ia menegaskan penempatan siswa dilakukan pada sekolah yang memang masih memiliki kursi kosong, bukan sekolah yang sejak awal sudah penuh.

Hal itu disampaikan menanggapi keluhan puluhan orang tua yang sebelumnya mengadu ke TRC PPA karena anak mereka tidak diterima di SMP negeri mana pun.

"Iya (bisa ditampung). Artinya kalau memang kuotanya masih tersedia, sekolah nanti bisa melakukan seleksi terhadap pendaftar tersebut dengan memprioritaskan mereka yang sebelumnya belum diterima," ujarnya.

Ia juga mengungkapkan masih ada kemungkinan terdapat calon siswa yang sebenarnya memenuhi syarat pada jalur afirmasi, mutasi, maupun prestasi tetapi tidak sempat mendaftar karena berbagai alasan.

Misalnya, ada keluarga yang baru pindah ke Samarinda setelah jadwal jalur mutasi ditutup.

Kasus-kasus seperti itu, kata dia, tetap akan menjadi perhatian pemerintah.

"Tetapi sekali lagi, penempatannya tetap pada sekolah yang kuotanya masih tersedia, bukan sekolah yang sudah penuh," tegasnya.

Belum Tentu Sesuai Domisili

Disdikbud juga belum bisa memastikan siswa yang belum memperoleh sekolah akan ditempatkan di sekolah yang dekat dengan rumah mereka.

Sebab hingga saat ini proses pemetaan daya tampung masih berlangsung.

"Tetapi belum bisa dipastikan mereka akan mendapatkan sekolah sesuai domisilinya," kata Wahiduddin.

Penempatannya ke sekolah yang kuotanya masih tersedia saja. Sehingga bisa saja di luar domisili mereka.

Ia menjelaskan pihaknya masih menghitung sekolah mana saja yang benar-benar telah memenuhi kuota dan mana yang masih memiliki kursi kosong setelah proses daftar ulang selesai.

"Kami juga belum bisa memastikan sekolah mana yang sudah penuh dan mana yang masih memiliki kuota karena prosesnya masih berjalan," ujarnya.

Tak Ada Jalur Baru

Wahiduddin menegaskan pengisian kursi yang tersisa nantinya bukan berarti membuka jalur penerimaan baru.

Sebab seluruh tahapan SPMB secara resmi telah selesai dilaksanakan.

"Yang jelas sudah tidak ada jalur-jalur lagi karena tahapan SPMB sudah selesai. Ini hanya untuk memenuhi kuota yang masih kosong," katanya.

Karena itu, skema yang digunakan nantinya masih menunggu keputusan Wali Kota Samarinda.

Kuota SMP Negeri Memang Terbatas

Di sisi lain, Wahiduddin kembali menegaskan sejak awal memang tidak semua lulusan SD dapat ditampung di SMP negeri.

Menurutnya, jumlah lulusan SD negeri dan swasta di Samarinda mencapai sekitar 13 ribu siswa.

Sementara daya tampung seluruh SMP negeri hanya sekitar 10 ribu siswa.

Kondisi itu membuat sebagian siswa memang harus melanjutkan pendidikan ke sekolah swasta.

"Kalau semua lulusan SD ingin masuk ke SMP negeri, sementara kapasitas SMP negeri hanya sekitar 10 ribu siswa, tentu tidak semuanya bisa diterima," ujarnya.

Ia menambahkan keberadaan sekolah swasta memang menjadi bagian dari sistem pendidikan nasional sehingga pemerintah tidak hanya menghitung kapasitas sekolah negeri.

"Kalau semuanya diakomodasi oleh SMP negeri, maka sekolah swasta akan kolaps," katanya.

Disdik Tegaskan Aplikasi SPMB Tak Bisa Diutak-atik, Dikelola Kominfo

Selain itu, Wahid menegaskan pengelolaan sistem SPMB bukan berada di bawah kewenangannya, melainkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Samarinda.

Karena itu, Disdik tidak memiliki akses untuk mengubah ataupun mengutak-atik data di dalam sistem.

"Aplikasi itu sendiri kontrolnya memang ada di Dinas Kominfo, bukan Dinas Pendidikan. Jadi tidak ada yang bisa mengotak-atik aplikasi tersebut karena memang hak pengelolaannya ada di Dinas Kominfo," katanya.

Ia menjelaskan sebelum SPMB dibuka, sistem telah melalui berbagai tahapan pengujian, mulai dari simulasi terbatas hingga simulasi di seluruh sekolah di Kota Samarinda.

Karena itu, menurutnya, secara teknis pelaksanaan SPMB tahun ini berjalan cukup baik tanpa kendala berarti pada sistem.

Terkait laporan dugaan adanya perubahan titik koordinat, Wahiduddin mengatakan pihaknya akan berkoordinasi dengan Dinas Kominfo untuk memastikan penyebab perubahan tersebut.

"Nah, yang seperti itu nanti langsung kami koordinasikan dengan Dinas Kominfo. Apakah memang bisa terjadi seperti itu atau tidak, nanti kami lihat bersama," ujarnya.

Ia juga menilai kecil kemungkinan perubahan titik koordinat terjadi hanya pada satu peserta.

Menurutnya, sistem SPMB menggunakan satu server terpusat sehingga apabila benar terjadi gangguan sistem, dampaknya akan dirasakan oleh seluruh pendaftar di Kota Samarinda, bukan hanya satu orang.

"Kalau satu orang mengalami perubahan karena sistem, berarti seluruh pendaftar di Kota Samarinda juga akan mengalami perubahan. Itu tidak mungkin," katanya.

Ia menambahkan, apabila memang terjadi gangguan pada server, seluruh proses pendaftaran di Samarinda akan terdampak karena semua sekolah menggunakan sistem yang sama.

DPRD Optimis Seluruh Siswa yang Belum Tertampung Bisa Masuk SMP Negeri

Komisi IV DPRD Samarinda memastikan akan mengawal penyelesaian persoalan puluhan calon siswa yang hingga kini belum memperoleh bangku di SMP negeri.

Ketua Komisi IV DPRD Samarinda, Mohammad Novan Syahronny Pasie, mengatakan pihaknya telah menerima sekitar 30 berkas calon siswa yang tidak tertampung sekolah negeri dari TRC PPA Kaltim.

Menurut Novan, dokumen tersebut telah diserahkan kepada Disdikbud untuk diproses hingga batas akhir pendaftaran pada 4 Juli.

Ia menyebut saat ini masih tersedia sekitar 300 kursi kosong di SMP negeri sehingga secara kuota seluruh siswa yang belum mendapatkan sekolah masih berpeluang tertampung.

"Yang pasti, kami berharap dan meyakini 32 siswa yang sudah menyerahkan dokumen tersebut bisa tertampung di sekolah negeri," katanya.

Namun, Novan mengakui para siswa belum tentu ditempatkan di sekolah yang berada dalam rayon atau wilayah domisili mereka.

Apabila seluruh sekolah di rayon asal sudah penuh, maka mereka akan diarahkan ke sekolah negeri lain yang masih memiliki kursi kosong, meski berada di rayon berbeda.

"Kalau di rayonnya sudah penuh, mau tidak mau mereka akan digeser ke rayon lain. Yang terpenting, prinsipnya mereka tetap bisa tertampung di sekolah negeri di Kota Samarinda," ujarnya.

Ia menambahkan, berdasarkan data sementara yang diterima DPRD, jumlah siswa yang belum tertampung diperkirakan tidak sampai 100 orang.

Dengan sisa kuota sekitar 300 kursi di SMP negeri, ia menilai persoalan tersebut masih dapat diselesaikan tanpa perlu menambah daya tampung dalam waktu dekat.

"Kursi kosong di SMP negeri masih sekitar 300. Jadi secara kuota sebenarnya masih memungkinkan untuk menampung mereka," kata Novan. 

DPRD Akan Evaluasi SPMB hingga Tingkat Kecamatan

Selain itu, Novan mengatakan Komisi IV DPRD Samarinda akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap SPMB setelah seluruh tahapan penerimaan selesai.

Evaluasi akan dilakukan hingga tingkat kecamatan dan kelurahan untuk memetakan kebutuhan sekolah negeri di setiap wilayah.

Menurutnya, sejumlah kawasan seperti Samarinda Utara, Sungai Pinang, dan Palaran akan menjadi perhatian khusus karena jumlah sekolah negeri di wilayah tersebut dinilai belum sebanding dengan kebutuhan masyarakat.

"Pasti akan kami evaluasi. Evaluasi akan kami lakukan sampai tingkat kecamatan bahkan kelurahan," kata Novan.

Ia menjelaskan DPRD akan memetakan kembali distribusi lulusan SD di setiap wilayah sebagai dasar penyusunan kebijakan pendidikan ke depan.

"Daerah-daerah seperti Samarinda Utara, Sungai Pinang, dan Palaran akan menjadi perhatian khusus karena jumlah sekolah di sana memang masih kurang. Nanti akan dipetakan bagaimana distribusi lulusan SD di wilayah-wilayah tersebut sehingga kebutuhan sekolah negeri bisa dipenuhi," ujarnya.

Selain persoalan sebaran sekolah, DPRD juga akan mengevaluasi tingginya jumlah lulusan SD swasta maupun madrasah yang mendaftar ke SMP negeri.

Menurut Novan, kondisi tersebut turut memengaruhi tingkat persaingan memperoleh bangku di sekolah negeri dan perlu menjadi bahan pembahasan bersama dalam penyempurnaan sistem SPMB ke depan.

"Permasalahan lainnya adalah cukup banyak lulusan SD swasta yang mendaftar ke SMP negeri. Belum lagi lulusan madrasah di bawah Kementerian Agama yang juga masuk ke SMP negeri. Itu juga menjadi bagian yang harus dibahas bersama," pungkasnya.

(raf)