6. Plt Sekretaris DPRD dengan pagu Rp365 miliar.

7. Plt Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga dengan pagu Rp234,9 miliar.

8. Plt Kepala Dinas Perkebunan dengan pagu Rp78 miliar.

9. Plt Kepala Badan Kepegawaian Daerah dengan pagu Rp47,5 miliar.

10. Plt Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dengan pagu Rp33,5 miliar.

Selain itu, masih terdapat enam jabatan Plt di lingkungan Sekretariat Daerah (Setda), yakni Asisten III Administrasi Umum, Kepala Biro Barang dan Jasa, Kepala Biro Umum, Kepala Biro Administrasi Pimpinan (Adpim), Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah, serta Kepala Biro Organisasi. Seluruh biro tersebut berada dalam struktur Sekretariat Daerah yang memiliki pagu anggaran sekitar Rp332,1 miliar.

Daftar Pagu Perangkat Daerah Tahun 2026 Berdasarkan Besaran Anggaran

Urutan Pagu Perangkat Daerah dari Terbesar hingga Terkecil

Sebagai informasi, berikut urutan Pagu Perangkat Daerah Tahun 2026 dari anggaran terbesar hingga terkecil berdasarkan Rancangan Akhir P-RKPD Kaltim Tahun 2026.

1. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah — Rp7,1 triliun.
2. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat — Rp4,6 triliun.
3. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan — Rp4,1 triliun.
4. RSUD A. Wahab Sjahranie di Samarinda — Rp1,13 triliun.
5. Dinas Kehutanan — Rp577 miliar.
6. RSUD dr. Kanujoso Djatiwibowo di Balikpapan — Rp552 miliar.
7. Badan Pendapatan Daerah — Rp365,4 miliar.
8. Sekretariat DPRD — Rp365 miliar.
9. Dinas Kesehatan — Rp343 miliar.
10. Sekretariat Daerah — Rp332,1 miliar.
11. Dinas Pemuda dan Olah Raga — Rp234,9 miliar.
12. Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam — Rp162,4 miliar.
13. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral — Rp155 miliar.
14. Dinas Sosial — Rp147,4 miliar.
15. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi — Rp113,7 miliar.
16. Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura — Rp113,1 miliar.
17. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah — Rp97,8 miliar.
18. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan — Rp92,2 miliar.
19. Dinas Kelautan dan Perikanan — Rp86,8 miliar.
20. Dinas Komunikasi dan Informatika — Rp84 miliar.
21. Dinas Perkebunan — Rp78 miliar.
22. Inspektorat — Rp73,1 miliar.
23. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah — Rp73 miliar.
24. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia — Rp68,8 miliar.
25. Dinas Lingkungan Hidup — Rp58,8 miliar.
26. Badan Kepegawaian Daerah — Rp47,5 miliar.
27. Dinas Perhubungan — Rp47,3 miliar.
28. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa — Rp47,3 miliar.
29. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah — Rp43,9 miliar.
30. Dinas Pariwisata — Rp42,3 miliar.
31. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu — Rp37,4 miliar.
32. Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak — Rp35,7 miliar.
33. Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah — Rp35,5 miliar.
34. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik — Rp33,5 miliar.
35. Satuan Polisi Pamong Praja — Rp29 miliar.
36. Badan Penanggulangan Bencana Daerah — Rp27,5 miliar.
37. Badan Penghubung Provinsi — Rp23,5 miliar. 

(wan)