ARUSBAWAH.CO -  Organisasi perangkat daerah (OPD) dengan anggaran besar di Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur (Kaltim) justru belum dipimpin kepala dinas definitif.

Berdasarkan dokumen Rancangan Akhir P-RKPD Provinsi Kaltim Tahun 2026 yang diperoleh Arusbawah.co, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat (PUPR-PERA), Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud), RSUD Abdul Wahab Sjahranie Samarinda, hingga Dinas Kehutanan masih berada di bawah kendali pelaksana tugas (Plt), meski mengelola pagu anggaran indikatif mencapai triliunan rupiah.

Sebelumnya, Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud melantik 9 pejabat pimpinan tinggi pratama pada Senin (29/6/2026), meski masih ada 16 OPD yang belum definitif.

Pelantikan dilakukan berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 800.1.3.3/2960/BKD/III tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemprov Kaltim.

Namun, pelantikan oleh Rudy Mas’ud belum sepenuhnya mengakhiri kekosongan jabatan strategis.

Data yang dihimpun Arusbawah.co menunjukkan, hingga 30 Juni 2026 masih terdapat 16 jabatan eselon II yang diisi oleh pejabat pelaksana tugas.

Sebagian posisi bahkan telah kosong sejak awal tahun 2025.

Hal itu menjadi sorotan karena sejumlah jabatan yang belum memiliki kepala definitif justru mengelola anggaran besar dalam struktur APBD Kaltim.

OPD Beranggaran Besar di Kaltim Masih Dipimpin Pelaksana Tugas

Berdasarkan Surat Entri Penyempurnaan Rancangan Akhir P-RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2026, Dinas PUPR-PERA menjadi OPD dengan anggaran terbesar kedua setelah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD).

Dinas PUPR-PERA mengelola pagu indikatif sekitar Rp4,6 triliun, tetapi dipimpin seorang Plt.

Di bawahnya terdapat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dengan pagu sekitar Rp4,1 triliun yang juga belum memiliki kepala dinas definitif.