Namun, data moneter dan efektivitas distribusinya tersebar dan tidak terintegrasi.

Publik tidak memiliki dasar untuk menilai efisiensi maupun keadilan alokasi. Hal ini memperkuat dugaan bahwa distribusi bantuan lebih dipengaruhi kepentingan elit—siapa yang disorot dan siapa yang diabaikan—bukan urgensi kebutuhan konstitusional.

Jika dibandingkan dengan struktur APBN 2026, terlihat bahwa porsi besar anggaran justru mengalir ke program yang tidak langsung menyentuh warga miskin, seperti subsidi energi, program koperasi dan investasi, serta pembangunan infrastruktur berskala besar.

Meski penting, proporsinya tampak timpang dibanding bantuan langsung bagi masyarakat terdampak bencana.

Ini menimbulkan pertanyaan mendasar: apakah negara benar-benar mengutamakan kesejahteraan rakyat, atau kepentingan strategis elit dan korporasi sambil mempertontonkan “kedermawanan global”?

Fakta-fakta ini menegaskan paradoks moral Indonesia: dermawan di mata dunia, tetapi lalai di rumah sendiri.

Kapasitas fiskal dan solidaritas masyarakat sesungguhnya besar, namun politik dan birokrasi mengubahnya menjadi pertunjukan simbolik yang selektif dan kerap mubazir.

Dari perspektif Pancasila dan UUD 1945, kondisi ini mencerminkan kegagalan moral dan konstitusional.

Tanpa reformasi administratif, transparansi nyata, dan penetapan prioritas berbasis kebutuhan konstitusional warga, kedermawanan Indonesia akan terus bersifat paradoksal—besar secara nominal, tetapi menyisakan kepahitan di hati rakyatnya sendiri.

Selektivitas elit bukan sekadar kesalahan strategi, melainkan kegagalan etis yang menyakitkan dan mencoreng martabat bangsa yang mengklaim dirinya berlandaskan Pancasila. (***) 

Tulisan merupakan opini pribadi penulis dan tak mencerminkan pandangan redaksi