Melihat ke APBN 2026, pemerintah menyiapkan anggaran Rp1.376,9 triliun untuk 18 program prioritas.

Subsidi energi mencapai Rp381,3 triliun, lumbung dan cadangan pangan Rp50,9 triliun, serta program pendidikan dan bantuan sosial bernilai puluhan triliun.

Namun, terdapat selektivitas yang mencolok. Transfer ke Daerah (TKD) justru dipangkas hingga 24,8 persen, meski pemerintah menegaskan adanya sinergi pusat-daerah.

Pertanyaan krusial pun muncul: apakah dana raksasa ini benar-benar menyentuh warga paling rentan, atau justru menjadi instrumen politik yang menguntungkan elit birokrasi dan korporasi?

Dari perspektif teori ketimpangan sosial, Pierre Bourdieu menekankan peran modal simbolik—dalam hal ini citra kedermawanan global—yang menguatkan posisi elit, sementara modal ekonomi dan sosial yang seharusnya membangun kesejahteraan domestik tertahan oleh birokrasi dan prioritas politis (Maclean & Harvey, 2019; Harvey dkk., 2024).

Bowles dan Gintis (1996) juga menegaskan bahwa pembangunan harus meningkatkan kemampuan dasar warga, bukan sekadar redistribusi simbolik.

Kasus BAZNAS mencerminkan ironi ini: dana Rp304 miliar terkumpul, tetapi yang tersalurkan hanya Rp120 miliar.

Prosedur administratif yang lamban, pengelolaan yang kurang transparan, dan ketidaksesuaian prioritas menunjukkan bahwa solidaritas kemanusiaan mudah terjebak dalam logika birokrasi dan kepentingan elit.

Situasi ini memalukan. Negara yang seharusnya mempraktikkan Pancasila justru tampak lebih fokus pada pencitraan internasional.

Aristoteles menegaskan bahwa negara yang baik menempatkan kesejahteraan warganya sebagai fondasi moral sebelum memperluas pengaruh ke luar (Smith, 1999).

Kant bahkan akan menyindir kondisi ini sebagai “imperatif kategoris palsu”: kedermawanan global dijadikan pembenaran moral, sementara warga domestik kehilangan hak dasar atas kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial (Kemp, 1958).

Ketimpangan semakin nyata ketika menelaah bantuan domestik.

Helikopter, pesawat angkut, BBM, LPG, paket pangan, hingga unit Starlink memang dikirim ke wilayah terdampak.