“Ya, kami saling mengingatkan,” lanjutnya.
6. Bima Arya – Wamendagri Tegur untuk Beli Mobil Dinas Sewajarnya
Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Bima Arya, angkat bicara terkait anggaran mobil dinas Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas'ud, yang mencapai Rp8,5 miliar.
Ia secara terbuka menyarankan agar rencana pembelian tersebut ditinjau kembali.
"Sebaiknya memang pembelian mobil dinas sewajarnya saja," ujar Bima Arya kepada wartawan, Sabtu (28/2/2026).
Di tengah dorongan efisiensi anggaran, ia menilai harga mobil dinas perlu disesuaikan agar tidak menimbulkan polemik di tengah masyarakat.
“Kita sarankan untuk disesuaikan saja kembali, dengan harga yang wajar,” tegasnya.
7. Ujang Bey – “Pemimpin Seharusnya Punya Sense of Crisis”
Kapoksi Komisi II DPR RI Fraksi Partai NasDem, Ujang Bey, ikut menanggapi polemik anggaran mobil dinas Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas'ud, yang mencapai Rp8,5 miliar.
Ujang menilai persoalan ini sejatinya menyangkut kepekaan seorang pemimpin terhadap situasi publik.
Menurutnya, kepala daerah semestinya mengedepankan sense of crisis dan menghindari kebijakan yang berpotensi memicu polemik di tengah masyarakat.
Ia pun meminta Kementerian Dalam Negeri turun tangan dengan memanggil Rudy Mas’ud untuk berdiskusi agar polemik tersebut tidak berlarut-larut.
Menurutnya, pengadaan kendaraan dinas seharusnya disesuaikan dengan asas kepantasan serta fungsi, bukan sekadar spesifikasi.
Ujang juga mengingatkan agar kebijakan pengadaan kendaraan dinas tidak menimbulkan persepsi negatif, terlebih jika masih ada persoalan infrastruktur di daerah.
Ia menegaskan, tantangan seperti jalan rusak seharusnya dijawab dengan pembangunan, bukan dengan menyesuaikan harga dan kemewahan kendaraan dinas.
"Jangan sampai ada adagium dalam masyarakat, jika jalannya yang rusak, jangan harga dan kualitas mobil yang mengikuti kondisi jalan," ucap Ujang.
"Tapi pemimpin harus mampu menghadapi tantangan itu dengan memperbaiki keadaan yang sudah menjadi tugasnya, yaitu melakukan pembangunan di daerahnya," imbuhnya.
Muncul Pernyataan Tak Sejalan dari Pejabat Pemprov dan DPRD Kaltim
Pengadaan mobil dinas Gubernur Kalimantan Timur yang disebut-sebut senilai Rp8,5 miliar memunculkan pernyataan yang tidak sejalan dari tiga pejabat di lingkungan Pemprov dan DPRD Kaltim.
Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas'ud, menyebut kendaraan itu berada di Jakarta.
Sementara itu, Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas'ud menegaskan seharusnya mobil dinas tersebut digunakan untuk operasional di wilayah Kaltim.
Berbeda lagi dengan Sekretaris Daerah (Sekda) Kaltim Sri Wahyuni yang menyatakan kendaraan tersebut memang disiapkan agar mampu menembus medan berat, termasuk kawasan hutan.
Perbedaan keterangan ini semakin menambah tanda tanya publik mengenai urgensi dan peruntukan sebenarnya dari mobil dinas bernilai Rp8,5 miliar tersebut.
(shi)
