ARUSBAWAH.CO - Polemik pengadaan mobil dinas Gubernur Kalimantan Timur senilai Rp8,5 miliar terus menuai sorotan.
Tak hanya menjadi perbincangan warganet, sejumlah influencer hingga tokoh politik nasional turut angkat suara dan mempertanyakan urgensi serta sensitivitas kebijakan mobil dinas Rp8,5 miliar tersebut di tengah isu efisiensi anggaran dan kondisi fiskal daerah.
Beragam pandangan dari influencer hingga tokoh politik pun bermunculan, mulai dari kritik bernada satire hingga desakan agar pemerintah pusat turun tangan mengevaluasi keputusan pengadaan mobil dinas Gubernur Kalimantan Timur senilai Rp8,5 miliar tersebut.
Deretan Influencer dan Tokoh Politik yang Speak Up soal Mobil Dinas Rp8,5 Miliar
1. Ferry Irwandi – “Kalau jalan jelek, diperbaiki, bukan beli mobil”
Influencer Ferry Irwandi melontarkan kritik terhadap kebijakan pembelian mobil dinas baru Gubernur Kalimantan Timur senilai Rp8,5 miliar.
Menurut Ferry, tidak ada aturan yang mewajibkan gubernur baru harus mengganti mobil dinas lama.
“Hal yang harusnya kita pertanyakan sekarang itu sebenarnya mekanismenya. Emang iya ganti gubernur itu harus ganti mobil dinas?” ujarnya dalam video yang diunggah di akun Tiktok @irwandiferry.
Ia menegaskan bahwa mobil dinas bukanlah fasilitas pribadi, melainkan aset negara yang penggunaannya harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
“Mobil dinas itu bukan fasilitas pribadi. Itu kan aset negara sebagai pemerintahan,” tegasnya.
Ferry juga menyoroti alasan penggantian kendaraan yang dikaitkan dengan ‘marwah jabatan’ atau kondisi jalan yang dinilai kurang memadai.
Ia menilai alasan tersebut tidak masuk akal.
“Kalau jalannya jelek, ya jalannya diperbaiki, bukan mobilnya yang dibeli (dengan mahal),” katanya.
Ferry mengaku berbicara berdasarkan pengalamannya selama 10 tahun menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS), ia merasa ada tanggung jawab moral ketika menggunakan kendaraan pelat merah.
“Gue pernah jadi PNS 10 tahun dan gue ngerasa ada beban kalau dikasih mobil pelat merah. Karena itu punya negara, bukan punya pribadi,” ungkapnya.
Menurutnya, penggunaan kendaraan seperti Kijang, yang sempat disinggung oleh sang Gubernur, tak ada masalah dan dinilai sudah cukup untuk menunjang tugas kepala daerah tanpa terkesan bermewah-mewahan.
“Lebih make sense pakai Kijang. Itu aja udah oke,” ucapnya.
Meski mengkritik, Ferry menyatakan dirinya percaya setiap gubernur ingin bekerja maksimal.
Namun ia mengingatkan bahwa setiap fasilitas yang bersumber dari uang rakyat harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab.
“Karena ini fasilitas dari ruang rakyat, harusnya dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab,” tutupnya.
2. DJ Donny – Bandingkan dengan Mobil Dinas Presiden dan Wapres
Dalam pernyataannya, DJ Donny membandingkan kendaraan dinas pejabat pusat dengan harga yang jauh lebih rendah.
Ia menyebut Presiden RI menggunakan mobil dinas Maung buatan dalam negeri dengan kisaran harga Rp1,2 miliar, sementara Wakil Presiden menggunakan Toyota Innova sekitar Rp600 juta.
“Presiden kita aja pakainya Maung buatan dalam negeri, harganya 1,2 miliar. Wakpres kita aja pakainya Innova harga 600 juta. Masa iya gubernurnya pakai mobil dinas harga 8,5 miliar. Jangan dong,” ujarnya dalam unggahan video di Tiktok @dj_donny.
Ia menilai pembelian kendaraan dengan harga fantastis tersebut tidak sebanding jika dibandingkan dengan kendaraan dinas pejabat di tingkat nasional.
Di akhir pernyataannya, DJ Donny turut melontarkan kalimat singkat bernada satire, “Bismillah Komisaris”.
3. Roy Shakti – Sebut Mau Saingi Timothy Ronald
Roy Shakti menyoroti pembelian mobil dinas Gubernur Kalimantan Timur senilai Rp8,5 miliar yang dinilai jauh melebihi rata-rata harga kendaraan dinas kepala daerah.
Menurut Roy, berdasarkan penelusurannya dari berbagai sumber, harga mobil dinas gubernur di sejumlah daerah rata-rata berada di kisaran Rp1,5 miliar hingga Rp3 miliar.
“Ini kasus pengecualian di Kaltim, 8,5 miliar. Jadi ini gubernur yang rasa flexing ya begini ini,” ujar melalui akun Tiktok @edukasiroyshakti.
Ia juga menyindir spesifikasi kendaraan yang dinilai terlalu berlebihan.
Roy menyebut mobil tersebut memiliki spek layaknya untuk medan tempur, namun digunakan di wilayah perkotaan.
“Kelihatannya mau saingan sama Timothy Ronald. Speknya spek untuk medan tempur, tapi dipakainya di Jakarta,” katanya.
Dengan nada satire, Roy bahkan melontarkan pernyataan agar sekalian membeli mobil mewah, seperti Lamborghini, jika anggaran yang digunakan sudah mencapai miliaran rupiah.
“8,5 miliar sekalian beli Lamborghini. Jangan tanggung-tanggung, marwah warga Kaltim sekalian dijaga. The one and only gubernur yang punya mobil dinas Lamborghini,” ucapnya.
Pernyataan tersebut disampaikan Roy sebagai bentuk kritik terhadap penggunaan anggaran daerah.
4. Deddy Sitorus – Ungkap Tak Sejalan dengan Efisien Presiden Prabowo
Ketua DPP PDIP sekaligus Anggota Komisi II DPR RI Deddy Sitorus menilai pembelian mobil dinas Gubernur Kalimantan Timur seharga Rp8,5 miliar tidak selaras dengan semangat efisiensi anggaran yang digaungkan Presiden Prabowo Subianto.
Menurut Deddy, kebutuhan kendaraan dinas seharusnya dapat diakali dengan opsi yang lebih hemat, seperti sistem sewa atau leasing ketika diperlukan.
"Toh, tidak setiap hari Gubernur berkunjung ke daerah dan bisa dilakukan penghematan dengan leasing atau menyewa saat diperlukan," ujarnya kepada awak media pada Kamis (26/2/2026).
Politikus PDI-P itu juga menilai kebijakan tersebut kurang sensitif terhadap kondisi fiskal daerah yang tengah tertekan.
Ia menyoroti pemangkasan transfer ke daerah untuk Kalimantan Timur yang disebut turun drastis, dari Rp9,3 triliun menjadi Rp2,3 triliun.
Deddy menambahkan, alasan keterbatasan infrastruktur tidak serta-merta membenarkan pembelian mobil dengan harga tinggi.
Menurutnya, masih banyak pilihan kendaraan yang mampu menunjang mobilitas dengan biaya lebih rendah dan pembelian mobil mewah di tengah keterbatasan anggaran sebaiknya ditunda atau bahkan dibatalkan.
5. Muhammad Sarmuji – Golkar Minta Gubernur Lebih Dengarkan Suara Publik
Partai Golkar mengingatkan Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas'ud, agar merumuskan kebijakan dengan mempertimbangkan kondisi masyarakat di tengah polemik pengadaan mobil dinas senilai Rp8,5 miliar.
Sekretaris Jenderal Golkar, Muhammad Sarmuji, menegaskan bahwa setiap kebijakan pemerintah daerah semestinya disesuaikan dengan situasi rakyat, bukan berdasarkan kepentingan pribadi pejabat.
Ia menyebut meski anggaran telah disahkan pada 2024 dan kendaraan dengan spesifikasi tertentu memang memerlukan inden, pertimbangan utama tetap harus kondisi masyarakat.
Menurut Sarmuji, DPP Golkar juga telah berkomunikasi langsung dengan Rudy Mas’ud untuk menyampaikan pandangan tersebut.
Dalam komunikasi itu, Golkar meminta agar gubernur lebih peka terhadap aspirasi publik, khususnya di tengah kebijakan efisiensi anggaran.
"Kami sudah berkomunikasi dengan Gubernur Kaltim. Kami meminta untuk lebih mendengarkan suara publik di tengah efisiensi," kata Sarmuji kepada wartawan, Jumat (27/2/2026).
“Ya, kami saling mengingatkan,” lanjutnya.
6. Bima Arya – Wamendagri Tegur untuk Beli Mobil Dinas Sewajarnya
Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Bima Arya, angkat bicara terkait anggaran mobil dinas Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas'ud, yang mencapai Rp8,5 miliar.
Ia secara terbuka menyarankan agar rencana pembelian tersebut ditinjau kembali.
"Sebaiknya memang pembelian mobil dinas sewajarnya saja," ujar Bima Arya kepada wartawan, Sabtu (28/2/2026).
Di tengah dorongan efisiensi anggaran, ia menilai harga mobil dinas perlu disesuaikan agar tidak menimbulkan polemik di tengah masyarakat.
“Kita sarankan untuk disesuaikan saja kembali, dengan harga yang wajar,” tegasnya.
7. Ujang Bey – “Pemimpin Seharusnya Punya Sense of Crisis”
Kapoksi Komisi II DPR RI Fraksi Partai NasDem, Ujang Bey, ikut menanggapi polemik anggaran mobil dinas Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas'ud, yang mencapai Rp8,5 miliar.
Ujang menilai persoalan ini sejatinya menyangkut kepekaan seorang pemimpin terhadap situasi publik.
Menurutnya, kepala daerah semestinya mengedepankan sense of crisis dan menghindari kebijakan yang berpotensi memicu polemik di tengah masyarakat.
Ia pun meminta Kementerian Dalam Negeri turun tangan dengan memanggil Rudy Mas’ud untuk berdiskusi agar polemik tersebut tidak berlarut-larut.
Menurutnya, pengadaan kendaraan dinas seharusnya disesuaikan dengan asas kepantasan serta fungsi, bukan sekadar spesifikasi.
Ujang juga mengingatkan agar kebijakan pengadaan kendaraan dinas tidak menimbulkan persepsi negatif, terlebih jika masih ada persoalan infrastruktur di daerah.
Ia menegaskan, tantangan seperti jalan rusak seharusnya dijawab dengan pembangunan, bukan dengan menyesuaikan harga dan kemewahan kendaraan dinas.
"Jangan sampai ada adagium dalam masyarakat, jika jalannya yang rusak, jangan harga dan kualitas mobil yang mengikuti kondisi jalan," ucap Ujang.
"Tapi pemimpin harus mampu menghadapi tantangan itu dengan memperbaiki keadaan yang sudah menjadi tugasnya, yaitu melakukan pembangunan di daerahnya," imbuhnya.
Muncul Pernyataan Tak Sejalan dari Pejabat Pemprov dan DPRD Kaltim
Pengadaan mobil dinas Gubernur Kalimantan Timur yang disebut-sebut senilai Rp8,5 miliar memunculkan pernyataan yang tidak sejalan dari tiga pejabat di lingkungan Pemprov dan DPRD Kaltim.
Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas'ud, menyebut kendaraan itu berada di Jakarta.
Sementara itu, Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas'ud menegaskan seharusnya mobil dinas tersebut digunakan untuk operasional di wilayah Kaltim.
Berbeda lagi dengan Sekretaris Daerah (Sekda) Kaltim Sri Wahyuni yang menyatakan kendaraan tersebut memang disiapkan agar mampu menembus medan berat, termasuk kawasan hutan.
Perbedaan keterangan ini semakin menambah tanda tanya publik mengenai urgensi dan peruntukan sebenarnya dari mobil dinas bernilai Rp8,5 miliar tersebut.
(shi)
