3. Roy Shakti – Sebut Mau Saingi Timothy Ronald

Roy Shakti menyoroti pembelian mobil dinas Gubernur Kalimantan Timur senilai Rp8,5 miliar yang dinilai jauh melebihi rata-rata harga kendaraan dinas kepala daerah.

Menurut Roy, berdasarkan penelusurannya dari berbagai sumber, harga mobil dinas gubernur di sejumlah daerah rata-rata berada di kisaran Rp1,5 miliar hingga Rp3 miliar.

“Ini kasus pengecualian di Kaltim, 8,5 miliar. Jadi ini gubernur yang rasa flexing ya begini ini,” ujar melalui akun Tiktok @edukasiroyshakti.

Ia juga menyindir spesifikasi kendaraan yang dinilai terlalu berlebihan.

Roy menyebut mobil tersebut memiliki spek layaknya untuk medan tempur, namun digunakan di wilayah perkotaan.

“Kelihatannya mau saingan sama Timothy Ronald. Speknya spek untuk medan tempur, tapi dipakainya di Jakarta,” katanya.

Dengan nada satire, Roy bahkan melontarkan pernyataan agar sekalian membeli mobil mewah, seperti Lamborghini, jika anggaran yang digunakan sudah mencapai miliaran rupiah.

“8,5 miliar sekalian beli Lamborghini. Jangan tanggung-tanggung, marwah warga Kaltim sekalian dijaga. The one and only gubernur yang punya mobil dinas Lamborghini,” ucapnya.

Pernyataan tersebut disampaikan Roy sebagai bentuk kritik terhadap penggunaan anggaran daerah.

4. Deddy Sitorus – Ungkap Tak Sejalan dengan Efisien Presiden Prabowo

Ketua DPP PDIP sekaligus Anggota Komisi II DPR RI Deddy Sitorus menilai pembelian mobil dinas Gubernur Kalimantan Timur seharga Rp8,5 miliar tidak selaras dengan semangat efisiensi anggaran yang digaungkan Presiden Prabowo Subianto.

Menurut Deddy, kebutuhan kendaraan dinas seharusnya dapat diakali dengan opsi yang lebih hemat, seperti sistem sewa atau leasing ketika diperlukan.

"Toh, tidak setiap hari Gubernur berkunjung ke daerah dan bisa dilakukan penghematan dengan leasing atau menyewa saat diperlukan," ujarnya kepada awak media pada Kamis (26/2/2026).

Politikus PDI-P itu juga menilai kebijakan tersebut kurang sensitif terhadap kondisi fiskal daerah yang tengah tertekan.

Ia menyoroti pemangkasan transfer ke daerah untuk Kalimantan Timur yang disebut turun drastis, dari Rp9,3 triliun menjadi Rp2,3 triliun.

Deddy menambahkan, alasan keterbatasan infrastruktur tidak serta-merta membenarkan pembelian mobil dengan harga tinggi.

Menurutnya, masih banyak pilihan kendaraan yang mampu menunjang mobilitas dengan biaya lebih rendah dan pembelian mobil mewah di tengah keterbatasan anggaran sebaiknya ditunda atau bahkan dibatalkan.

5. Muhammad Sarmuji – Golkar Minta Gubernur Lebih Dengarkan Suara Publik

Partai Golkar mengingatkan Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas'ud, agar merumuskan kebijakan dengan mempertimbangkan kondisi masyarakat di tengah polemik pengadaan mobil dinas senilai Rp8,5 miliar.

Sekretaris Jenderal Golkar, Muhammad Sarmuji, menegaskan bahwa setiap kebijakan pemerintah daerah semestinya disesuaikan dengan situasi rakyat, bukan berdasarkan kepentingan pribadi pejabat.

Ia menyebut meski anggaran telah disahkan pada 2024 dan kendaraan dengan spesifikasi tertentu memang memerlukan inden, pertimbangan utama tetap harus kondisi masyarakat.

Menurut Sarmuji, DPP Golkar juga telah berkomunikasi langsung dengan Rudy Mas’ud untuk menyampaikan pandangan tersebut.

Dalam komunikasi itu, Golkar meminta agar gubernur lebih peka terhadap aspirasi publik, khususnya di tengah kebijakan efisiensi anggaran.

"Kami sudah berkomunikasi dengan Gubernur Kaltim. Kami meminta untuk lebih mendengarkan suara publik di tengah efisiensi," kata Sarmuji kepada wartawan, Jumat (27/2/2026).