Sri Wahyuni menegaskan angka tersebut bukan muncul secara tiba-tiba.

Menurut dia, angka Rp12,1 triliun sudah tercantum dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai dasar penyusunan APBD 2027.

"RKPD kemarin sudah kita sampaikan Rp12,1 triliun untuk APBD 2027. Tadi kita sampaikan berapa APBD, berapa pendapatan, berapa belanja, sebaran belanja, jenis belanjanya apa saja," ujarnya.

Pendapatan Daerah Diproyeksikan Rp11,7 Triliun

Dari total belanja sekitar Rp12,1 triliun tersebut, pendapatan daerah diproyeksikan hanya sekitar Rp11,7 triliun.

Sementara komponen pembiayaan daerah diperkirakan sekitar Rp363 miliar, sehingga total kemampuan belanja mencapai sekitar Rp12,1 triliun.

"Jadi dari Rp12,1 triliun itu pendapatan kita sekitar Rp11,7 triliun. Kemudian ada pembiayaan sekitar Rp363 miliar sehingga belanja kita jadinya Rp12,1 triliun. Di dalamnya ada belanja pegawai, belanja operasi, belanja modal, sebarannya seperti itu," jelas Sri Wahyuni.

Dana Transfer Pusat Hanya Diproyeksikan Rp2 Triliun

Ia juga mengungkapkan, dari total pendapatan sekitar Rp11,7 triliun tersebut, dana Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat hanya diproyeksikan sekitar Rp2 triliun, sedangkan sisanya berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Menurut Sri Wahyuni, pemerintah sengaja menyusun proyeksi pendapatan secara konservatif agar tidak menimbulkan defisit anggaran yang terlalu besar apabila realisasi penerimaan daerah tidak sesuai target.

DPRD Kaltim: Seluruh OPD Akan Merasakan Dampak Penurunan APBD

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kaltim Ekti Imanuel membenarkan bahwa hampir seluruh organisasi perangkat daerah akan merasakan dampak penyusutan APBD tersebut.

"Ini rapat perdana kita KUA itu proyeksi di 2027 Rp12,1 triliun. Turun," katanya.

Menurut Ekti, bukan hanya anggaran OPD yang berkurang, tetapi juga anggaran DPRD.

"Ya, kita percaya sama prognosis daripada mereka. Ya, semuanya turun. Anggaran DPR turun. Anggaran OPD semua turun 2027," ujarnya.

Meski demikian, DPRD memastikan pembahasan APBD 2027 masih akan berlangsung melalui sejumlah tahapan.

Banggar bersama TAPD akan membedah seluruh rincian belanja, pendapatan, hingga prioritas program agar anggaran yang semakin terbatas tetap mampu menjawab kebutuhan masyarakat.

"Anggota Badan Anggaran dari tujuh fraksi akan berproses secara teknis. Tentu kita akan membongkar semua," kata Ekti.

(wan)