"Jangan lagi berhitung angka, membandingkan angka dengan program gubernur sebelumnya. Bukan begitu cara melihat keberhasilan program," tegasnya.

Ia mencontohkan bantuan uang kuliah tunggal (UKT).

Jika jumlah mahasiswa di Kalimantan Timur mencapai ratusan ribu orang sementara penerima bantuan hanya sekitar 40 ribu hingga 50 ribu mahasiswa, maka pemerintah harus memastikan kelompok yang menerima bantuan benar-benar merupakan masyarakat yang paling membutuhkan.

Sektor Kesehatan dan Infrastruktur Pelayanan Publik Jangan Dikurangi

Selain pendidikan, Saipul juga menyoroti sektor kesehatan.

Menurutnya, keberhasilan program kesehatan tidak cukup hanya diukur dari besarnya pembayaran iuran BPJS Kesehatan oleh pemerintah.

Yang lebih penting adalah apakah masyarakat semakin mudah memperoleh layanan kesehatan.

"Kalau setiap tahun justru masyarakat masih banyak yang membayar sendiri, berarti program kesehatan itu belum sesuai dengan tujuan yang dijanjikan," ucapnya.

Ia juga mengingatkan agar keterbatasan anggaran tidak menghambat pembangunan fasilitas pelayanan publik.

Menurutnya, anggaran pendidikan jangan hanya habis untuk membayar UKT atau membagikan seragam gratis.

Pemerintah juga harus tetap memperhatikan pembangunan ruang kelas, laboratorium, hingga sarana penunjang pembelajaran.

Begitu pula di sektor kesehatan.

Rumah sakit, puskesmas, dan fasilitas kesehatan lainnya tetap harus diperkuat agar kualitas pelayanan kepada masyarakat meningkat.

"Jangan hanya berhenti pada pembayaran UKT, pembagian seragam, atau iuran BPJS. Infrastruktur pendidikan dan kesehatan juga harus terus dibenahi agar kualitas pelayanan kepada masyarakat semakin baik," pungkasnya.

APBD Kaltim 2027 Diproyeksi Menjadi yang Terkecil dalam Lima Tahun

Sorotan Saipul muncul setelah Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur memproyeksikan APBD Tahun Anggaran 2027 hanya berada di kisaran Rp12,1 triliun.

Angka tersebut turun sekitar Rp2,1 triliun dibanding APBD 2026 sebesar Rp14,2 triliun, bahkan merosot hampir Rp8 triliun dibanding APBD 2025 yang mencapai sekitar Rp20,1 triliun.

Jika dibandingkan dengan postur APBD lima tahun terakhir, proyeksi Rp12,1 triliun menjadi yang paling kecil.

Berdasarkan data postur APBD yang dihimpun redaksi Arusbawah.co melalui Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan, APBD Kaltim pada 2023 berada di kisaran Rp14,6 triliun.

Setahun kemudian melonjak menjadi sekitar Rp20 triliun pada 2024.

Pada 2025 kembali naik menjadi sekitar Rp20,1 triliun, kemudian turun menjadi sekitar Rp14,2 triliun pada 2026.

Kini, dalam pembahasan awal APBD 2027, nilainya kembali diproyeksikan turun menjadi Rp12,1 triliun.

Sri Wahyuni Paparkan Rincian Pendapatan dan Belanja APBD 2027

Proyeksi tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur Sri Wahyuni usai rapat Badan Anggaran DPRD Kaltim bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang membahas Kebijakan Umum APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2027.