ARUSBAWAH.CO -  Pengamat Kebijakan Publik Universitas Mulawarman Saipul Bahtiar meminta Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur tidak mengorbankan pelayanan publik di tengah proyeksi penurunan APBD menjadi Rp12,1 triliun pada 2027. 

Menurutnya, menyusutnya kemampuan fiskal daerah harus menjadi alarm bagi pemerintah untuk mengubah cara membelanjakan uang rakyat, dengan menempatkan kebutuhan dasar masyarakat sebagai prioritas utama dan mengevaluasi program-program yang selama ini menyedot anggaran besar.

Penurunan APBD tersebut dinilai bukan sekadar persoalan angka. 

Kondisi itu menjadi ujian bagi Pemerintah Provinsi Kaltim dan DPRD Kaltim dalam menentukan program mana yang benar-benar dibutuhkan masyarakat dan mana yang perlu diperbaiki.

Pengamat Minta Pemprov Kaltim Ubah Strategi Belanja Daerah

Saipul mengatakan, ruang fiskal yang semakin sempit membuat pemerintah tidak lagi memiliki keleluasaan seperti beberapa tahun terakhir ketika APBD Kaltim berada di kisaran Rp20 triliun.

Karena itu, setiap rupiah yang dibelanjakan harus menghasilkan manfaat nyata bagi masyarakat, bukan sekadar mengejar besarnya anggaran maupun banyaknya penerima bantuan.

"Dengan adanya penurunan proyeksi APBD Kaltim tahun 2027, tentu Pemprov Kaltim dan DPRD harus lebih berhati-hati dalam menyusun kebijakan anggaran, mengalokasikan belanja, dan menentukan skala prioritas kebutuhan masyarakat," kata Saipul, Kamis (23/7/2026).

Menurutnya, keterbatasan anggaran tidak boleh dijadikan alasan untuk mengurangi kualitas pelayanan publik.

Justru dalam kondisi fiskal yang tertekan, pemerintah harus memastikan sektor-sektor yang langsung menyentuh kehidupan masyarakat tetap berjalan optimal.

Ia menyebut pengendalian harga kebutuhan pokok, pelayanan kesehatan, pendidikan, hingga pembangunan infrastruktur yang mendukung aktivitas ekonomi harus tetap menjadi prioritas.

"Jangan sampai masyarakat justru kesulitan memperoleh kebutuhan pokok karena pemerintah tidak mampu melakukan intervensi. Infrastruktur yang mendukung sektor pertanian, perikanan, pendidikan, maupun kesehatan juga tetap harus diprioritaskan," ujarnya.

GratisPol Dinilai Perlu Dievaluasi Agar Tepat Sasaran

Saipul menilai, kondisi ini juga menjadi momentum untuk mengevaluasi berbagai program unggulan pemerintah daerah, termasuk Program GratisPol di sektor pendidikan.

Menurut dia, evaluasi bukan berarti menghentikan program tersebut. Yang perlu dilakukan adalah memperbaiki mekanisme penyaluran agar anggaran yang tersedia benar-benar diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan.

"GratisPol itu perlu segera dievaluasi. Kalau menggunakan pola sekarang, semua mahasiswa, semua siswa yang masuk dalam ruang lingkup program itu semuanya digratiskan," jelasnya.

Ia berpendapat, bantuan pendidikan seharusnya tidak diberikan secara merata tanpa melihat kondisi penerima.

Pemerintah, kata dia, perlu menggunakan indikator yang jelas, seperti tingkat ekonomi keluarga maupun prestasi akademik sehingga anggaran pendidikan lebih tepat sasaran.

Sebagai contoh, Saipul menyinggung program seragam sekolah gratis.

Menurutnya, keluarga yang secara ekonomi mampu seharusnya tidak lagi menerima bantuan tersebut agar anggaran bisa dialihkan kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan.

"Misalnya seragam gratis. Kalau ada keluarga yang secara ekonomi mampu, mestinya tidak masuk sebagai penerima seragam gratis," katanya.

Keberhasilan Program Jangan Diukur dari Banyaknya Penerima

Ia juga mengingatkan agar pemerintah tidak lagi menjadikan banyaknya penerima bantuan sebagai ukuran keberhasilan sebuah program.

Menurut Saipul, keberhasilan kebijakan publik seharusnya diukur dari sejauh mana program tersebut mampu menyelesaikan persoalan masyarakat.

"Jangan lagi berhitung angka, membandingkan angka dengan program gubernur sebelumnya. Bukan begitu cara melihat keberhasilan program," tegasnya.

Ia mencontohkan bantuan uang kuliah tunggal (UKT).

Jika jumlah mahasiswa di Kalimantan Timur mencapai ratusan ribu orang sementara penerima bantuan hanya sekitar 40 ribu hingga 50 ribu mahasiswa, maka pemerintah harus memastikan kelompok yang menerima bantuan benar-benar merupakan masyarakat yang paling membutuhkan.

Sektor Kesehatan dan Infrastruktur Pelayanan Publik Jangan Dikurangi

Selain pendidikan, Saipul juga menyoroti sektor kesehatan.

Menurutnya, keberhasilan program kesehatan tidak cukup hanya diukur dari besarnya pembayaran iuran BPJS Kesehatan oleh pemerintah.

Yang lebih penting adalah apakah masyarakat semakin mudah memperoleh layanan kesehatan.

"Kalau setiap tahun justru masyarakat masih banyak yang membayar sendiri, berarti program kesehatan itu belum sesuai dengan tujuan yang dijanjikan," ucapnya.

Ia juga mengingatkan agar keterbatasan anggaran tidak menghambat pembangunan fasilitas pelayanan publik.

Menurutnya, anggaran pendidikan jangan hanya habis untuk membayar UKT atau membagikan seragam gratis.

Pemerintah juga harus tetap memperhatikan pembangunan ruang kelas, laboratorium, hingga sarana penunjang pembelajaran.

Begitu pula di sektor kesehatan.

Rumah sakit, puskesmas, dan fasilitas kesehatan lainnya tetap harus diperkuat agar kualitas pelayanan kepada masyarakat meningkat.

"Jangan hanya berhenti pada pembayaran UKT, pembagian seragam, atau iuran BPJS. Infrastruktur pendidikan dan kesehatan juga harus terus dibenahi agar kualitas pelayanan kepada masyarakat semakin baik," pungkasnya.

APBD Kaltim 2027 Diproyeksi Menjadi yang Terkecil dalam Lima Tahun

Sorotan Saipul muncul setelah Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur memproyeksikan APBD Tahun Anggaran 2027 hanya berada di kisaran Rp12,1 triliun.

Angka tersebut turun sekitar Rp2,1 triliun dibanding APBD 2026 sebesar Rp14,2 triliun, bahkan merosot hampir Rp8 triliun dibanding APBD 2025 yang mencapai sekitar Rp20,1 triliun.

Jika dibandingkan dengan postur APBD lima tahun terakhir, proyeksi Rp12,1 triliun menjadi yang paling kecil.

Berdasarkan data postur APBD yang dihimpun redaksi Arusbawah.co melalui Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan, APBD Kaltim pada 2023 berada di kisaran Rp14,6 triliun.

Setahun kemudian melonjak menjadi sekitar Rp20 triliun pada 2024.

Pada 2025 kembali naik menjadi sekitar Rp20,1 triliun, kemudian turun menjadi sekitar Rp14,2 triliun pada 2026.

Kini, dalam pembahasan awal APBD 2027, nilainya kembali diproyeksikan turun menjadi Rp12,1 triliun.

Sri Wahyuni Paparkan Rincian Pendapatan dan Belanja APBD 2027

Proyeksi tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur Sri Wahyuni usai rapat Badan Anggaran DPRD Kaltim bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang membahas Kebijakan Umum APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2027.

Sri Wahyuni menegaskan angka tersebut bukan muncul secara tiba-tiba.

Menurut dia, angka Rp12,1 triliun sudah tercantum dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai dasar penyusunan APBD 2027.

"RKPD kemarin sudah kita sampaikan Rp12,1 triliun untuk APBD 2027. Tadi kita sampaikan berapa APBD, berapa pendapatan, berapa belanja, sebaran belanja, jenis belanjanya apa saja," ujarnya.

Pendapatan Daerah Diproyeksikan Rp11,7 Triliun

Dari total belanja sekitar Rp12,1 triliun tersebut, pendapatan daerah diproyeksikan hanya sekitar Rp11,7 triliun.

Sementara komponen pembiayaan daerah diperkirakan sekitar Rp363 miliar, sehingga total kemampuan belanja mencapai sekitar Rp12,1 triliun.

"Jadi dari Rp12,1 triliun itu pendapatan kita sekitar Rp11,7 triliun. Kemudian ada pembiayaan sekitar Rp363 miliar sehingga belanja kita jadinya Rp12,1 triliun. Di dalamnya ada belanja pegawai, belanja operasi, belanja modal, sebarannya seperti itu," jelas Sri Wahyuni.

Dana Transfer Pusat Hanya Diproyeksikan Rp2 Triliun

Ia juga mengungkapkan, dari total pendapatan sekitar Rp11,7 triliun tersebut, dana Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat hanya diproyeksikan sekitar Rp2 triliun, sedangkan sisanya berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Menurut Sri Wahyuni, pemerintah sengaja menyusun proyeksi pendapatan secara konservatif agar tidak menimbulkan defisit anggaran yang terlalu besar apabila realisasi penerimaan daerah tidak sesuai target.

DPRD Kaltim: Seluruh OPD Akan Merasakan Dampak Penurunan APBD

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kaltim Ekti Imanuel membenarkan bahwa hampir seluruh organisasi perangkat daerah akan merasakan dampak penyusutan APBD tersebut.

"Ini rapat perdana kita KUA itu proyeksi di 2027 Rp12,1 triliun. Turun," katanya.

Menurut Ekti, bukan hanya anggaran OPD yang berkurang, tetapi juga anggaran DPRD.

"Ya, kita percaya sama prognosis daripada mereka. Ya, semuanya turun. Anggaran DPR turun. Anggaran OPD semua turun 2027," ujarnya.

Meski demikian, DPRD memastikan pembahasan APBD 2027 masih akan berlangsung melalui sejumlah tahapan.

Banggar bersama TAPD akan membedah seluruh rincian belanja, pendapatan, hingga prioritas program agar anggaran yang semakin terbatas tetap mampu menjawab kebutuhan masyarakat.

"Anggota Badan Anggaran dari tujuh fraksi akan berproses secara teknis. Tentu kita akan membongkar semua," kata Ekti.

(wan)