“Benar, ada himbauan. Tapi tidak ada larangan resmi. Jadi yang kami lakukan ini masih sesuai aturan. Gratispol hanya menanggung SPP, bukan biaya lain,” kata Suyanto.

Saat ditanya kapan dana Gratispol akan cair, Suyanto mengaku belum mendapat kepastian dari Pemprov Kaltim.

“Sampai sekarang belum tahu kapan proses pembayaran UKT. Mungkin paling cepat Oktober baru bisa diproses. Kalau kampus negeri sudah final datanya, tapi pencairan tetap butuh waktu,” katanya.

“Kalau dana belum cair, ya kami hanya bisa bertahan dengan memungut biaya lain. Itu kenyataannya,” lanjutnya.

Kampus Negeri Tidak Terbebani

Kondisi berbeda dialami kampus negeri seperti Politeknik Pertanian Negeri (Politani) Samarinda.

Wakil Direktur III Bidang Kemahasiswaan, Husmul Beze, mengatakan kampusnya tidak terbebani karena masih berstatus Satuan Kerja dari Kementrian (Satker) yang didanai APBN.

“Kami relatif aman. Kalau Politani, kegiatan tetap jalan karena masih ada dana pusat. Jadi mahasiswa tidak kami pungut biaya tambahan selain UKT yang ditanggung Gratispol,” jelas Husmul.

Ia menambahkan, saat ini Politani mencatat sekitar 550 mahasiswa baru. 

Semua diarahkan mendaftar Gratispol, sementara kuota yang diberikan Pemprov mencapai 700 orang.

“Jadi kuota masih ada sisa sekitar 200. Kami masih menunggu proses verifikasi dari Pemprov,” katanya.

Husmul menegaskan, karena bentuknya satker, Politani tidak harus memungut biaya tambahan dari mahasiswa.

“Kalau kampus BLU atau swasta memang tergantung UKT mahasiswa. Tapi kalau kami, APBN masih menopang, jadi tidak ada masalah,” pungkasnya.

(wan)