Ia sampaikan, SPP menjadi penopang utama seluruh kegiatan operasional.

“Kalau negeri kan ada subsidi dari pusat, jadi tidak perlu mikir listrik atau gaji dosen. Di swasta tidak ada. Sumber kehidupan kami murni dari mahasiswa. Jadi kalau SPP hilang, kampus mati,” ungkapnya.

Menurutnya, UWGM belum punya unit usaha yang bisa menopang biaya operasional.

“Kampus swasta besar lain mungkin punya usaha sendiri. Tapi kami belum. Jadi benar-benar hanya dari mahasiswa,” katanya.

Saat Ini UWGM Bertahan dengan Menunda Kegiatan

Karena dana Gratispol tak kunjung cair, UWGM terpaksa menunda sejumlah kegiatan penting.

“Kami alihkan cash flow. Penelitian dan pengabdian masyarakat yang harusnya mulai jalan di awal semester kami tunda dulu. Prioritas utama untuk gaji dosen dan kebutuhan rutin seperti listrik,” ujar Suyanto.

Ia menegaskan, kondisi ini bukan karena kampus tidak percaya pada pemerintah, melainkan soal realitas.

“Dosen harus tetap gajian tiap bulan, listrik tidak bisa ditunda. Kalau menunggu Pemprov, kampus bisa berhenti beroperasi,” tambahnya.

Gratispol Hanya Tanggung SPP

Suyanto menegaskan bahwa Gratispol memang hanya menanggung SPP kalau di kampus negeri namanya UKT. 

Itu pun khusus bagi mahasiswa asal Kaltim.

Sementara biaya lain seperti uang gedung, pendaftaran, dan almamater tetap dibebankan ke mahasiswa.

“Di perjanjian jelas, kampus swasta masih boleh memungut di luar SPP. Jadi uang gedung, pendaftaran, almamater tetap ada. Kalau tidak, pengembangan kampus terhambat. Beli AC saja susah kalau tidak ada dana dari uang gedung,” jelasnya.

Menurutnya, memang ada imbauan dari Pemprov agar kampus swasta tidak memungut UKT alias SPP. 

Tapi itu hanya sebatas anjuran, bukan aturan resmi.