ARUSBAWAH.CO - Program Gratispol pendidikan yang dijanjikan Pemprov Kaltim untuk menghapus biaya kuliah mahasiswa baru ternyata belum sepenuhnya berjalan mulus di lapangan.
Hingga akhir Agustus ini, dana UKT (Uang Kuliah Tunggal) dari Pemprov belum juga ditransfer ke kampus penerima, membuat perguruan tinggi swasta tetap menarik sejumlah biaya dari mahasiswa.
Di Universitas Widya Gama Mahakam (UWGM) Samarinda, mahasiswa baru masih diwajibkan membayar uang gedung, uang pendaftaran, dan jaket almamater.
Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) memang dijanjikan ditanggung Gratispol, namun karena dananya belum turun, pihak kampus menahan diri untuk sementara.
Mahasiswa Baru Tetap Bayar Biaya Awal
Wakil Rektor UWGM Samarinda, Suyanto, menjelaskan bahwa sejak awal mahasiswa baru didesain membayar penuh di semester pertama, misal sekitar Rp5,4 juta.
Jumlah itu mencakup SPP, uang pendaftaran, uang gedung, almamater serta biaya lainnya.
“Memang awalnya mahasiswa tetap bayar penuh dulu, termasuk SPP. Kalau nanti dana Gratispol sudah ditransfer, maka bagian SPP akan kami kembalikan ke mahasiswa,” kata Suyanto, saat dihubungi melalui telepon oleh wartawan Arusbawah.co pada Rabu (27/8/2025).
Namun, ia menambahkan, pihak kampus kini sedang menyesuaikan arahan dengan mengeluarkan komponen SPP dari daftar pembayaran semester 1.
Sesuai arahan Pemprov Kaltim, UWGM tidak lagi memungut biaya SPP, melainkan hanya menarik komponen pembayaran lain di luar SPP.
Meski begitu, biaya di luar SPP tetap diberlakukan bagi mahasiswa.
“Yang dibayar mahasiswa sekarang pendaftaran, official cap, almamater, dan uang gedung. SPP memang kami keluarkan, tapi kalau ada mahasiswa yang sudah telanjur bayar penuh, nanti tetap kami kembalikan begitu dana beasiswa turun,” tegasnya.
Hidup-Mati Kampus Swasta di Tangan SPP
Suyanto menekankan, berbeda dengan perguruan tinggi negeri yang masih disokong APBN, kampus swasta hidup-mati dari pembayaran mahasiswa.
Ia sampaikan, SPP menjadi penopang utama seluruh kegiatan operasional.
“Kalau negeri kan ada subsidi dari pusat, jadi tidak perlu mikir listrik atau gaji dosen. Di swasta tidak ada. Sumber kehidupan kami murni dari mahasiswa. Jadi kalau SPP hilang, kampus mati,” ungkapnya.
Menurutnya, UWGM belum punya unit usaha yang bisa menopang biaya operasional.
“Kampus swasta besar lain mungkin punya usaha sendiri. Tapi kami belum. Jadi benar-benar hanya dari mahasiswa,” katanya.
Saat Ini UWGM Bertahan dengan Menunda Kegiatan
Karena dana Gratispol tak kunjung cair, UWGM terpaksa menunda sejumlah kegiatan penting.
“Kami alihkan cash flow. Penelitian dan pengabdian masyarakat yang harusnya mulai jalan di awal semester kami tunda dulu. Prioritas utama untuk gaji dosen dan kebutuhan rutin seperti listrik,” ujar Suyanto.
Ia menegaskan, kondisi ini bukan karena kampus tidak percaya pada pemerintah, melainkan soal realitas.
“Dosen harus tetap gajian tiap bulan, listrik tidak bisa ditunda. Kalau menunggu Pemprov, kampus bisa berhenti beroperasi,” tambahnya.
Gratispol Hanya Tanggung SPP
Suyanto menegaskan bahwa Gratispol memang hanya menanggung SPP kalau di kampus negeri namanya UKT.
Itu pun khusus bagi mahasiswa asal Kaltim.
Sementara biaya lain seperti uang gedung, pendaftaran, dan almamater tetap dibebankan ke mahasiswa.
“Di perjanjian jelas, kampus swasta masih boleh memungut di luar SPP. Jadi uang gedung, pendaftaran, almamater tetap ada. Kalau tidak, pengembangan kampus terhambat. Beli AC saja susah kalau tidak ada dana dari uang gedung,” jelasnya.
Menurutnya, memang ada imbauan dari Pemprov agar kampus swasta tidak memungut UKT alias SPP.
Tapi itu hanya sebatas anjuran, bukan aturan resmi.
“Benar, ada himbauan. Tapi tidak ada larangan resmi. Jadi yang kami lakukan ini masih sesuai aturan. Gratispol hanya menanggung SPP, bukan biaya lain,” kata Suyanto.
Saat ditanya kapan dana Gratispol akan cair, Suyanto mengaku belum mendapat kepastian dari Pemprov Kaltim.
“Sampai sekarang belum tahu kapan proses pembayaran UKT. Mungkin paling cepat Oktober baru bisa diproses. Kalau kampus negeri sudah final datanya, tapi pencairan tetap butuh waktu,” katanya.
“Kalau dana belum cair, ya kami hanya bisa bertahan dengan memungut biaya lain. Itu kenyataannya,” lanjutnya.
Kampus Negeri Tidak Terbebani
Kondisi berbeda dialami kampus negeri seperti Politeknik Pertanian Negeri (Politani) Samarinda.
Wakil Direktur III Bidang Kemahasiswaan, Husmul Beze, mengatakan kampusnya tidak terbebani karena masih berstatus Satuan Kerja dari Kementrian (Satker) yang didanai APBN.
“Kami relatif aman. Kalau Politani, kegiatan tetap jalan karena masih ada dana pusat. Jadi mahasiswa tidak kami pungut biaya tambahan selain UKT yang ditanggung Gratispol,” jelas Husmul.
Ia menambahkan, saat ini Politani mencatat sekitar 550 mahasiswa baru.
Semua diarahkan mendaftar Gratispol, sementara kuota yang diberikan Pemprov mencapai 700 orang.
“Jadi kuota masih ada sisa sekitar 200. Kami masih menunggu proses verifikasi dari Pemprov,” katanya.
Husmul menegaskan, karena bentuknya satker, Politani tidak harus memungut biaya tambahan dari mahasiswa.
“Kalau kampus BLU atau swasta memang tergantung UKT mahasiswa. Tapi kalau kami, APBN masih menopang, jadi tidak ada masalah,” pungkasnya.
(wan)
