Pemangkasan ini berdampak langsung pada aktivitas operasional pemerintahan, mulai dari perjalanan dinas, jasa konsultan dan pelatihan, hingga biaya operasional kantor.

Banyak kegiatan birokrasi harus berjalan dengan anggaran yang jauh lebih ketat.

Ruang Belanja Fleksibel Pemda Kukar Kian Menyempit

Pos belanja lainnya pun tak luput dari pemotongan.

Anggaran belanja lainnya turun dari Rp1.4 triliun pada 2025 menjadi Rp856 miliar pada 2026.

Turunnya mencapai Rp544 miliar.

Atau turun sekitar 38,91 persen ini mempersempit ruang belanja fleksibel pemerintah, termasuk untuk hibah, bantuan sosial, bantuan keuangan, serta belanja tak terduga saat kondisi darurat.

Tekanan Fiskal Nyata dalam Struktur APBD Kukar 2026

Dengan demikian, struktur APBD Kutai Kartanegara 2026 memperlihatkan tekanan fiskal yang nyata.

Belanja pembangunan dipangkas dalam-dalam, sementara belanja rutin tetap tinggi.

(wan)