Dominasi bantuan yang bersifat insidental dan seremonial membuat arah kebijakan menjadi tidak proporsional terhadap kebutuhan mendasar masyarakat.

Alih-alih memperkuat fondasi kesejahteraan melalui pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi, pendekatan yang diambil justru cenderung mempertahankan pola bantuan jangka pendek yang tidak menyentuh akar persoalan.

Kegagalan ini semakin terlihat jika merujuk pada indikator kemiskinan.

Data Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kalimantan Timur berada di angka sekitar 0,833 pada September 2025.

Angka ini menunjukkan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin masih cukup jauh dari garis kemiskinan.

Dengan kata lain, bantuan yang diberikan belum mampu mendorong mobilitas ekonomi secara signifikan.

Bantuan tersebut hanya menjaga masyarakat bertahan.

Bahkan, jumlah penduduk miskin di Kalimantan Timur tercatat sekitar 5,19 persen, atau lebih dari 202 ribu jiwa.

Fakta ini mempertegas bahwa kekayaan daerah tidak otomatis menjamin kesejahteraan warganya, terutama jika kebijakan publik tidak diarahkan pada solusi yang bersifat struktural.

Lebih dari itu, cara distribusi bantuan yang menimbulkan kerumunan dan desakan di ruang publik bukan sekadar persoalan teknis.

Praktik ini menunjukkan kegagalan dalam memanusiakan warga.

Ketika masyarakat harus berdesakan demi mendapatkan kebutuhan dasar, yang terjadi bukan hanya distribusi bantuan, tetapi juga pertunjukan kemiskinan di hadapan publik.

Warga ditempatkan sebagai objek belas kasihan, bukan sebagai subjek yang memiliki martabat.

Karena itu, pendekatan yang ada saat ini perlu dikoreksi secara mendasar.