ARUSBAWAH.CO -  Beberapa hari lalu, antrean panjang warga di depan Kantor Gubernur Kalimantan Timur demi mendapatkan paket takjil harian menjadi sorotan publik.

Pemandangan ini bukan sekadar cermin antusiasme religius, melainkan refleksi nyata atas rapuhnya kondisi sosial-ekonomi di akar rumput.

Ketika kerumunan tak terkendali hingga menimbulkan insiden warga pingsan, narasi “kedermawanan” pemerintah daerah seketika runtuh dan menghadirkan pertanyaan mendasar tentang arah kebijakan sosial yang dijalankan.

Fenomena ini tidak berdiri sendiri, melainkan berkaitan erat dengan arah kebijakan yang masih bertumpu pada pola bantuan karitatif.

Di tengah status Kalimantan Timur sebagai daerah kaya sumber daya alam, dengan kapasitas fiskal yang besar, kenyataan di lapangan justru menunjukkan ketimpangan yang mencolok antara klaim kemakmuran dan kondisi riil masyarakat.

APBD Kalimantan Timur tahun 2026 ditetapkan sebesar Rp15,15 triliun, dengan Pendapatan Asli Daerah mencapai sekitar Rp10,75 triliun.

Angka ini menempatkan Kaltim sebagai salah satu daerah dengan kekuatan fiskal terbesar di Indonesia.

Namun, besarnya anggaran tersebut belum sepenuhnya tercermin dalam peningkatan kualitas hidup masyarakat di lapisan bawah.

Meski Pemerintah Provinsi menyatakan bahwa pembagian takjil dan makanan berat tidak bersumber dari APBD, hal tersebut tidak menutup ruang kritik.

Setiap aktivitas yang melibatkan institusi dan simbol kekuasaan tetap mengandung dimensi politik dan merefleksikan arah kebijakan yang dijalankan.

Sebagai bukti konkret dari pola yang sama, praktik “panggung sedekah” di Balikpapan memperlihatkan ironi di tingkat akar rumput: warga dipaksa mengantre sejak dini hari hingga subuh demi mendapatkan bantuan atau THR sesaat.

Sementara itu, kerumunan yang memadati Rumah Jabatan Wali Kota hingga larut malam, sebagaimana terekam dalam berbagai dokumentasi lapangan, menunjukkan bagaimana kebijakan karitatif dipertontonkan tanpa desain yang manusiawi.

Antrean panjang, kemacetan, dan desakan massa bukan sekadar antusiasme, melainkan cerminan kegagalan negara dalam menjaga martabat warganya.

Bantuan yang harus “ditebus” dengan berjam-jam berdiri memperdalam ketergantungan dan kerentanan warga, sekaligus menegaskan bahwa kebijakan instan dan populis gagal menyentuh akar persoalan kemiskinan di Kalimantan Timur.