WFH Bukan Libur, Disiplin Tetap Ketat

Sementara itu, Kepala Bagian Organisasi Setda Samarinda, Dedi Herjuni, menegaskan bahwa WFH tidak boleh dimaknai sebagai hari libur. Seluruh aturan kedisiplinan tetap berlaku, termasuk absensi dan pengawasan kinerja.

“Artinya tidak ada kelonggaran. Dari sisi kedisiplinan pegawai itu tetap melakukan absensi. Dan sistem absennya juga itu sudah menggunakan tagging location,” jelas Dedi.

Ia menyebut, sistem yang diterapkan justru membuat WFH terasa lebih ketat dibandingkan bekerja di kantor.

“Makanya skemanya ini menyusahkan pegawai yang WFH sebetulnya. Malahan justru pegawai yang WFH itu banyak yang memilih, 'Pak bolehkah kami WFO saja?'”

Pemkot juga menyiapkan skema pengawasan bagi pegawai yang tetap WFO, termasuk pelaporan penggunaan listrik dan air di kantor, guna memastikan efisiensi berjalan menyeluruh.

“Nah itu juga kita sudah menyusun skema pelaporan terkait pemakaian listrik maupun air di kantor," jelasnya.

Dedi menegaskan, sejumlah jabatan strategis dan lini pelayanan publik tidak termasuk dalam skema WFH dan tetap WFO.

Hal ini dilakukan untuk memastikan fungsi pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan optimal tanpa gangguan.

"Yang pasti khusus pimpinan ya (WFO), mulai dari JPT eselon II seperti kepala dinas dan kepala perangkat daerah, hingga jabatan administrator seperti sekretaris, kepala bagian, dan kepala bidang, tetap berada di kantor," paparnya.

Selain itu, aparatur di tingkat wilayah yang bersentuhan langsung dengan masyarakat juga tetap diwajibkan bekerja penuh di kantor.

“Camat, lurah, kalau camat lurah karena kaitannya langsung layanan publik, itu semuanya. Jadi khusus untuk layanan publik, semuanya kita full WFO," tutupnya. (raf)