Pemerintah daerah dapat menutup kekurangan anggaran melalui pos pembiayaan daerah yang telah diatur dalam regulasi keuangan daerah.

Pada APBD 2026, penerimaan pembiayaan daerah ditetapkan sebesar Rp900 miliar.

Nilai tersebut sama dengan besaran defisit yang tercatat dalam struktur APBD.

Dengan adanya pembiayaan daerah tersebut, keseimbangan anggaran tetap dapat terjaga sehingga berbagai program pembangunan dan pelayanan publik yang telah direncanakan dapat dijalankan sesuai target.

APBD 2026 sendiri akan menjadi instrumen utama Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam mendanai berbagai program strategis, mulai dari pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, hingga peningkatan pelayanan publik di seluruh wilayah Kalimantan Timur. (sal)