Salah satunya ialah mendorong pembentukan program beasiswa bagi masyarakat miskin maupun siswa berprestasi.

Meski Pemprov Kaltim telah menyediakan program beasiswa, Pansus LKPJ DPRD Samarinda menilai Pemkot tetap perlu memiliki program beasiswa sendiri.

“Di sektor pendidikan juga ada beberapa catatan. Yang pertama kami merekomendasikan agar Pemkot membuat program beasiswa, baik untuk masyarakat miskin maupun yang berprestasi," bebernya.

Tak hanya itu, Abdul Rohim juga meminta Pemkot menyiapkan program beasiswa pendidikan lanjutan bagi putra-putri asli Samarinda hingga jenjang S2 dan S3.

“Termasuk beasiswa S2 dan S3 bagi putra-putri asli Samarinda supaya kualitas SDM bisa meningkat,” ujarnya.

Selain soal beasiswa, DPRD juga menyoroti persoalan daya tampung sekolah, khususnya pada jenjang SMP.

Menurut Abdul Rohim, dari hasil pembahasan dan temuan Pansus, masih ada lulusan SD yang kesulitan memperoleh sekolah lanjutan karena jumlah SMP yang tersedia belum sebanding dengan kebutuhan.

Karena itu, Pemkot diminta segera menyusun database kebutuhan pendidikan secara rinci agar pembangunan sekolah baru dapat dilakukan berdasarkan kebutuhan riil masyarakat.

“Makanya kami minta dilakukan analisa dulu, dibuat database jumlah lulusan SD dan kebutuhan SMP,” katanya.

Catatan Soal Penggunaan Pendapatan LPJU

Catatan lain yang turut disampaikan Pansus LKPJ ialah terkait pengelolaan pendapatan dari pajak dan retribusi LPJU atau Lampu Penerangan Jalan Umum.

Pansus meminta agar pendapatan yang berasal dari sektor LPJU diprioritaskan kembali untuk pengembangan dan perbaikan layanan penerangan jalan.

Menurut Abdul Rohim, prinsip pengelolaan tersebut penting agar masyarakat dapat langsung merasakan manfaat dari pajak yang dibayarkan.

Terlebih, masih banyak LPJU yang mati dan kerap tidak segera diperbaiki.

“Pendapatan dari pajak dan retribusi LPJU harus diprioritaskan kembali untuk penambahan maupun perbaikan LPJU,” tutupnya. (raf)